Suara.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengaku siap diuji terkait tulisan yang berjudul "Catatan Seorang Bandit" yang mengungkap adanya permainan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukan terpidana mati Freddy Budiman.
"Silakan di uji, bahkan saya meminta untuk diuji. Buat saya itu kudu, wajib diuji," kata Haris di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).
Dia juga menanggapi adanya pernyataan dari Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Kepala BNN Budi Waseso yang meragukan informasi yang diberikan Haris. Seharusnya, kata dia, justru pemerintah lah yang harus membuktikannya.
"Tapi kalau ikuti pernyataan Kapolri dan BNNsaya harus membuktikan, ada lagi yang mau ikut-ikutan kaya Hendro Priyono, ngomong saya harus buktikan. Saya mau bilang begini sama orang-orang itu, saya bukan pejabat negara, saya tidak dilengkapi dengan alat kerja untuk memaksa mencari itu semua. Jadi, sebetulnya ini tugas saya untuk menyuarakan dan tugas mereka untuk menindaklajuti," kata dia.
Harris mengaku siap kooperatif untuk diperiksa terkait beredarnya tulisan yang mengungkap adanya oknum penegak hukum yakni polisi, BNN dan TNI yang diduga menerima uang pelicin dalam jaringan bisnis narkoba yang dijalani Freddy.
"Dan menurut saya sudah sewajarnya, sudah sepantasnya polisi sebagai alat kemanan negara yang dipimpin oleh presiden Jokowi lah yang harusnya menindaklanjuti informasi ini. Saya siap kapan pun untuk kooperatif," kata dia
"Yang kedua, kalau ada kesalahan dari keterangan yang berbeda dari Freddy Budiman ke saya, atau kesalahan diri saya yang menyampaikan keterangannya Freddy Budiman saya siap bertangung jawab," tambah Harris.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu