Suara.com - Perwakilan masyarakat Kendeng diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8/2106). Mereka menuntut agar pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di Pati, Jawa Tengah, dihentikan karena merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
"Kami minta Pak Jokowi untuk izin tambang pabrik semen (PT. Semen Indonesia) ini dihentikan dulu. Berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Tata Ruang itu diwajibkan melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Ini belum dilakukan semua, jadi sepakat untuk dihentikan, karena over produksi juga akan merusak lingkungan dan konflik berkepanjangan soal semen ini membuat keresahan masyarakat," kata Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunretno usai bertemu Jokowi di Istana.
Menurut dia proses pembangunan pabrik semen tersebut berdampak serius pada mata pencarian petani. Sumber mata air jadi berkurang sehingga pertanian tidak terairi.
"Belum ada pabrik saja sudah mengancam dulur (warga) karena petani ada penciutan (semakin berkurang) lahan. Kalau program Jokowi kedaulatan pangan di Indonesia tidak bisa tanpa lahan yang cukup, sementara pabrik semen mengancam penciutan lahan tersebut. Jadi disepakati untuk dihentikan dulu, kita kaji bersama dengan beberapa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar dia.
Dia menuturkan Presiden memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia dan pemerintah daerah untuk berdialog dengan warga guna memecahkan permasalahan.
"Intinya kami sepakat untuk dilakukan kajian lingkungan hidup strategi dan ini akan jadi rujukan untuk penyelesaian kawasan Kendeng, baik untuk Pemda, masyarakat atau Pemerintah Pusat. Karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Jokowi saya harap ini bisa segera dimulai ditindaklanjuti secepatnya. Semua pabrik semen izinnya dihentikan, kajian lingkungan hidup strategis dimulai. Warga siap diajak rembugan kok, karena selama ini memang nggak pernah diajak rembugan," tutur dia.
Berita Terkait
-
IKN Jadi Pendorong Penyerapan Kapasitas Industri Bahan Bangunan, Gunakan Semen dengan Konsep Berkelanjutan
-
Pembangunan IKN Berbasis Industri Dalam Negeri Pakai Green Cement, Apakah Itu?
-
Patahan Baribis - Kendeng Ancam Jakarta, BRIN Gelar Ekspedisi Sesar Aktif Jawa
-
Jelang Debat Cawapres, TPN Jelaskan Posisi Ganjar Di Kasus Kendeng: Beliau Cuma Meneruskan
-
PT Pertamina Lubricants dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Kerja Sama Kembangkan Pelumas Industri
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah