Suara.com - Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Risma sendiri dikabarkan sudah meminta maaf kepada warga Sidotopo Jaya, Semampir, Jawa Timur, yang dinilai sebagai indikasi positif bakal ke Jakarta.
Menurut Yorrys lagi, semakin banyak calon di DKI Jakarta, maka jalannya Pilkada DKI sendiri akan semakin demokratis. Malah menurutnya, justru "bahaya" jika calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak memiliki lawan di Jakarta.
Untuk diketahui, saat ini sudah ada dua calon yang diumumkan akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Masing-masing adalah Ahok yang maju didukung oleh Golkar, Nasdem dan Hanura, serta Sandiaga Uno yang sejauh ini diusung oleh Gerindra dan PKS.
"Pasti (bakal menarik). Dari dulu kita bilang, Ahok ini kan harus punya lawan yang betul-betul bisa bersaing di situ. Kita bangun demokrasi itu sesuai yang kita harapkan. Daripada nanti tidak ada lawan, kan jadi bahaya. Nggak boleh (aklamasi), karena itu bukan demokrasi. Itu otoriter," kata Yorrys, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
"Dan, kenapa (juga) kita mesti melarang (sosok seperti Risma ikut)? Memang ada UU yang melarang? Kan tidak," tambahnya.
Menurut Yorrys, siapa pun boleh masuk ke Jakarta untuk melakukan pembangunan, asalkan bertanggung jawab dan memiliki pengalaman. Apalagi, sambungnya, orang yang masuk ke Jakarta ini memang memiliki pengalaman di daerah, seperti Risma, atau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Mereka pernah melakukan terobosan membangun daerahnya. Apa salahnya? Karena Jakarta adalah ibu kota negara. Lebih banyak lebih bagus, banyak kompetitor dong. Supaya jangan juga yang nanti menang, dia merasa dia yang paling super. Tidak ada (begitu). Membangun daerah itu harus sama-sama, nggak ada satu kelompok, tidak ada satu partai. Harus sama-sama," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka