Suara.com - Ratusan pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Tradisional demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kenon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016). Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Jakarta Ngadiran menyebut pemimpin PD. Pasar Jaya bertindak sewenang-wenang dengan para pedagang.
"Dirut Pasar Jaya sewenang-wenang dan memarjinalkan pedagang. Direksi menetapkan pedagang boleh satu tempat kecuali pedagang emas boleh dua tempat," kata Ngadiran.
Ngadiran mengatakan selama ini pedagang kecil memenuhi kewajiban membayar uang kebersihan dan uang perawatan, sama seperti pedagang besar.
"Tapi pasar kumuh, jorok apa salah dosa kami? Kami hanya minta aturan berlaku adil. Jangan sesuka-sukanya PD Pasar Jaya," kata dia.
Selain itu, dia juga mempertanyakan kenapa izin usaha hanya diberikan selama setahun. Setelah itu, pedagang diminta untuk meninggalkan kios.
"Hari ini kita suarakan meminta keadilan. Konglomerat bisa samapi 65 tahun, kita kok cuma setahun, peraturan konyol," katanya.
Sekretaris Jendral Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia terlihat emosi karena aspirasi para pedagang hanya diterima petugas humas DPRD, bukan anggota dewan.
"Kami nggak akan mau masuk kalau bukan anggota dewan yang melayani mereka. Temui kami kalau anda cinta kami, temui kami jangan suruh kami temui humas," kata dia.
Dalam orasi, para pedagang meneriakkan, pertama, segera revisi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpasaran. Dua, hak pakai pedagang kembalikan jadi 30 tahun atau sesuaikan Perda Nomor 6 Tahun 1982. Ketiga, peraturan dan SK Direktur PD Pasar Jaya harus transparan dan berpihak terhadap pedagang pasar. Empat, segera bangun Pasar Bendungan Hilir. Lima, segera bangun pasar Blok A, Fatmawati, Jakarta Selatan.
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo