Suara.com - Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menilai wajar warga muslim di Jakarta menginginkan gubernur mereka seorang beragama Islam.
"Wajar kalau ada seorang muslim menginginkan pemimpinnya muslim, sebagaimana non muslim menginginkan pemimpin yang seagama," ujar Syakir kepada Suara.com, Kamis (11/8/2016).
Menurut Syakir bila non muslim memimpin warga yang mayoritas muslim seharusnya memiliki sikap yang arif, bijaksana, tegas, santun, dan rendah hati.
"Kalau ada pemimpin agamanya beda dengan mayoritas penduduknya seharusnya pemimpin tersebut mencari simpati rakyatnya bukan justru sebaliknya," kaya Syakir.
Munculnya isu SARA di tengah persiapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022, menurut Syakir, terjadi dipicu perilaku yang dianggap mengecewakan.
"Munculnya isu SARA bisa jadi akibat pemimpin yang arogan atau tidak memberikan kanal-kanal yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin," ujarnya.
Syakir mengatakan semua warga negara Indonesia yang agamanya diakui UU memiliki hak yang sama untuk maju ke pemilu.
"Dalam sistem demokrasi di negara kita seseorang berhak memilih pemimpin yang disetujui, baik suku, latar belakang pendidikan, agama dan lain-lain," katanya.
Isu SARA menjelang pilkada Jakarta belakangan mulai muncul.
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sempat menggelar diskusi yang bertema Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir? yang diadakan di gedung Joang 45, lantai 3, Jalan Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).
Pemateri acara diskusi di gedung Joang 45 kemarin yaitu Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Bachtiar Nasir, bekas Wakil Gubernur Jakarta Prijanto, dan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Lobib.
Dalam diskusi, Rokhmat menyebutkan tiga cara yang bisa dilakukan umat Islam di Jakarta untuk membuat Ahok tidak terpilih lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Saya kira kalau kita mau mencegah orang kafir jadi pemimpin, pertama, ubah sistemnya. Sistem demokrasi memberikan peluang kepada orang kafir menjadi orang pemimpin," kata Rokhmat.
Yang kedua, katanya, terkait dengan pengusung. Dalam hal ini, Rokhmat secara khusus menyoroti partai politik. Jika partai politik yang notabanenya diketuai oleh orang Islam tidak mau mengusung Ahok, dia tidak akan terpilih sebagai gubernur.
"Kedua, orang kafir tidak akan menjadi pemimpin kalau tidak ada yang mencalonkan, partai politik. Coba cek siapa saja para ketua partai yang ada? Agamanya apa?" kata Rokhmat.
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang