Suara.com - Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan menampik jika Presiden Joko Widodo kebobolan atas masalah kewarganegaraan Arcandra Tahar. Menurut Luhut setiap orang pasti memiliki kesalahan.
"Nggaklah (kecolongan). Kan saya sudah bilang, kau makan kan pakai sendok, tiba-tiba makan gigit batu. Emang kamu nggak pernah salah? Ya udah itu saja,"ujar Luhut di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Arcandra Tahar yang baru dilantik pada 27 Juli 2016 dicopot Jokowi pada Senin (15/8/2016) memiki dua kewarganegaraan. Untuk sementara posisi Arcandra diambil alih Luhut.
Ketika ditanya apakah sudah ada calon menteri ESDM definitif, Luhut meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Presiden.
"Belum. Tanya Presiden kalau itu," kata dia.
Status kewarganegaraan Arcandra menjadi polemik beberapa hari terakhir. Bekas Presiden Petroneering memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, status WNI Archandra ketika dilantik Presiden sebagai menteri pun dipertanyakan.
Isu ini awalnya muncul dari media sosial sejak akhir pekan lalu.
Di berbagai kesempatan, kemarin Archandra menegaskan masih berstatus WNI.
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon kasus tersebut menunjukkan Presiden Jokowi melakukan kecerobohan.
"Menurut saya ini salah satu kecerobohan, ketidakcermatan Presiden dalam memilih para pembantunya, dalam hal ini menteri ESDM yang sudah diberhentikan tadi malam," kata Fadli di DPR, Senayan.
Menurut Fadli memilih menteri diperlukan kecermatan dan kehati-hatian. Menjadi seorang menteri harus memenuhi syarat-syarat fundamental, salah satunya status kewarganegaraan yang sah secara konstitusional.
"Seharusnya ini tidak perlu terjadi didalam rekrutmen terhadap seorang menteri. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ini harus secara teliti, cermat segala macam background yang menyangkut pendidikan, status kewarganegaraan, satu hal yang paling standar," ujar Fadli.
Berita Terkait
-
Ngaku Sedih Jasa Jokowi Dilupakan, Elite PDIP Ultimatum Luhut: Setop Bermain Playing Victim!
-
Fit and Proper Test di Komisi I DPR RI, Ada Nama Adik Luhut hingga Eks Menko Jadi Calon Dubes
-
Lagi Asyik Main Sama Cucu di Pantai Bali, Jokowi Diam-diam Bertemu Luhut!
-
Singgung Omongan Luhut, Ekonom Sebut Butuh Waktu Lama Ciptakan 67 Ribu Lowongan Kerja di Indonesia
-
Wadah Makan Bergizi Gratis Didominasi Produk Impor China, Prabowo Minta Stop: Suruh Bikin Lokal
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!