Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentu menolak bila ada syarat untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan di pilkada Jakarta periode 2017-2022 harus menjadi calon wakil gubernur.
"Ya kan pasti beliau (Ahok) nggak mau," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/8/2016)
Djarot mengaku baru mendengar isu semacam itu dari wartawan.
"Nggak tahu saya, siapa yang bilang begitu. Jadi biarkan. Ini kan udah ranah DPP," kata Djarot yang ini menjabat wakil gubernur Jakarta.
Ahok tidak mau terlalu jauh mengomentari isu tersebut. Bagi Djarot, sekarang ini keputusan ada di tangan Megawati Soekarnoputri.
"Jadi kembalikan saja pada proses di DPP partai gitu ya. Kalau orang perorang menyampaikan pendapat, ya sah sah aja. Tapi keputusan tetap ke DPP partai, atau ketua umum," katanya.
Djarot kemudian menyarankan wartawan untuk meminta penjelasan dari Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto.
"Yang ngomong udah nggak boleh per orang loh. Jadi harus ditanyakan ke sekjen. Bukan ke kader-kader jadi kalau mau konfirmasi kebenaran, tunggu keputusan DPP karena ini adalah keputusan partai," kata Djarot.
Isu itu berkembang setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan apabila Ahok ingin diusung PDI Perjuangan sebaiknya sebagai calon wakil gubernur Jakarta saja.
Ahok menanggapi pernyataan Andreas dengan nada bercanda.
"Memang. Gua memang semuanya itu cocoknya wagub kok. Karena apa? Karena gubernur aslinya itu kan masih Joko Widodo, gua masih wagub," kata Ahok usai menghadiri acara di Jalan Cikini Raya 90, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Ahok, Jokowi sekarang memang sudah menjadi Presiden RI, tetapi sebenarnya statusnya hanya dipinjam menjadi Kepala Negara. Sedangkan Ahok diberi peran sebagai pejabat gubernur.
"Cuma karena dipinjemin (untuk jadi) Presiden, jadi gua kaya akting gubernur," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Hasto Kristiyanto Bocorkan Kapan Pengurus Baru PDIP Didaftarkan, Singgung Momentum Tepat
-
Kode Kejutan Puan Terpecahkan! Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Ganjar Ungkap Fakta Ini...
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026