Suara.com - Tokoh masyarakat Kabupaten Lebak Oji Santani mengatakan narapidana, meski dihukum di bawah satu tahun penjara atau percobaan, yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, sangat berbahaya.
"Kami tidak setuju jika narapidana itu menjadi kepala atau wakil kepala daerah," kata Oji di Lebak, dikutip dari Antara, Selasa (30/8/2016).
Aturan melegalkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri sebaiknya tidak disetujui.
Sebab, apabila narapidana tersebut menjadi kepala daerah sangat berbahaya karena rekam jejak mereka sudah jelek di masyarakat.
Dia juga tidak bisa membayangkan jika kepala daerah dijabat oleh orang yang pernah tersangkut hukum, seperti korupsi maupun tindakan kriminal lainnya.
Mereka kemungkinan akan melakukan perbuatan melawan hukum kembali bila menjabat kepala daerah.
Perilaku seperti itu, tentu sudah tidak layak menjadi pemimpin kepala daerah dan negara mau dijadikan apa.
"Kami minta narapidana yang menjalani hukuman percobaan agar menahan diri dan tidak mencalonkan kepala daerah," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, Tepis Isu Pemilihan via DPRD
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Wacana Pilkada Tak Langsung Mengemuka Lagi, DPR dan Parpol Mulai Simulasi
-
Cak Imin Usul Gubernur Dipilih Presiden, Dasco: Simulasi Sudah Dilakukan Partai-partai
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!
-
Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum