Jokowi Ingatkan DPRD Tidak Bikin Perda Sulitkan Investasi

Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah pusat, daerah, provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia untuk bersinergi bersama-sama menghadapi persaingan global yang semakin berat.

 

Hal itu disampaikan  Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hall C2, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).

 

"Kita sadar semuanya di daerah sudah terasa kompetisi,  persaingan sekarang sangat sengit, antar negara, antar daerah akan terjadi," kata Jokowi.

 

Dia menjelaskan kondisi kemudahan berbisnis dan daya saing global, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga di Asean, seperti Malaysia dan Singapura.

 

"Tingkat kemudahan bisnis kita masih 109. Daya saing global juga sama, kita masih di posisi empat Asean, 37 dunia," ujar dia.

 

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan para anggota ADKASI dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) harus mementingkan kemudahan masyarakat dalam berusaha dan membantu meningkatkan perkembangan iklim investasi.

 

"Kepada Bapak, Ibu, Ketua, Pimpinan, Anggota kalau membuat Perda, buat Perda yang membuat masyarakat mudah berusaha jangan Perda yang membebani," tutur dia.

 

Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang dinilai tidak ramah kepada investasi, dan tidak ramah perdagangan. "Justru menambahkan urusan kalau kita ingin mengurus sesuatu. Kita harus berpikir simpel, jangan seperti itu."

 

Presiden juga menjelaskan bahwa selama periode kepemimpinannya, jangan terlalu banyak undang-undang yang dibuat, karena setiap undang-undang yang dihasilkan akan diikuti produk hukum lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

 

Sementara di era kompetisi ini, perubahan selalu terjadi setiap detik, sehingga tidak perlu banyak undang-undang. 

 

"Nggak perlu banyak undang-undang, sedikit tapi kualitas yang baik. Perda juga seperti itu, yang dapat mendongkrak ekonomi di daerah," ucapnya.

 

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan pentingnya fokus konsentrasi pembangunan suatu daerah, di mana manajemen anggaran di setiap daerah harus menjalankan prinsip money follow program.

 

"Saya titip hal manajemen anggaran di daerah agar daerah fokus, jangan money follow function. Jangan semua dinas dibagi-bagi, tidak akan jadi barang," tutur dia.

 

 

Jokowi menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan, total dana daerah yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih sebesar Rp224,67 Triliun. Dia berharap dana daerah ini dapat segera dicairkan sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. 

 

"Rp224 Triliun besar sekali," ujar dia.

 

Maka dari itu, Jokowi meminta kepada seluruh anggota ADKASI untuk mengingatkan eksekutif di daerah segera mencairkan dana daerah tersebut. "Kalau dikeluarkan pasti ekonominya membaik," terang Jokowi.