Suara.com - Setelah Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya menyatakan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dilanjutkan lagi, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera menyiapkan rumah susun sederhana sewa bagi nelayan tradisional yang terkena dampak proyek sebagai kompensasi. Ahok mengungkapkan desain rusun sudah ada sejak Joko Widodo menjabat gubernur Jakarta.
"Kita akan bikin rusun tematik dengan melibatkan uang-uang kompensasi reklamasi, terus kita juga ngerjain tanggul yang di muara baru kan," kata Ahok usai rapat dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Panjaitan di kantor ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016) malam.
"Makanya kita bikin rusun-rusun untuk nelayan, termasuk pelabuhan, nah ini di luar Cakung-Cilincing. Cakung-Cilincing kita bangun tanggul A di sepanjang daratan itu akan dibangun lagi rusun buat nelayan," Ahok menambahkan.
Ahok menyebutkan ada belasan ribu unit rusun yang akan dibangun pemerintah untuk para nelayan tradisional yang selama ini mencari ikan di sekitar Teluk Jakarta. Biaya pembangunan rusun, kata Ahok, Ahok diambil dari pengembang proyek reklamasi.
"Kita semua subsidi tidak jual kepada anda (nelayan), karena kalau kita jual kepada anda, kamu akan jual ke orang lain, itu pengalaman dari kampung kamal. 80 persen subsidi," kata Ahok.
Pulau G dikembangkan PT, Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land.
Pulau ini sebelumnya dibatalkan Rizal Ramli ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kematiriman dan Sumber Daya. Dia mennilai pembangunan Pulau G masuk kategori pelanggaran berat yang mengancam lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, serta lalu lintas laut. Misalnya, sekitar 300 meter dari Pulau G, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu