Clinton Mulai Menyerang Trump Soal Kebijakan Ekonomi

Suara.com - Perdebatan calon orang nomor satu di Amerika Serikat tengah berlangsung. Untuk mengawali perdebatan calon presiden, Hillary Clinton dari kubu Demokrat memulai serangan kepada Donald Trump dengan menuduhnya telah membuat kebijakan ekonomi yangn lebih berpihak pada kepentingan orang kaya.

Sebelum perdebatan dimulai, keduanya telihat saling menyapa dan berjabat tangan dan menebarkan senyuman satu sama lain. Dia awal perdebatan, keduanya sama-sama mengedepankan visi dalam persaingan ekonomi di AS.

Clinton, mantan sekretaris negara dan wanita pertama yang berhasil memenangkan nominasi presiden dari partai politik besar AS, mengatakan kebijakan pajak Trump mirip dengan ekonomi "tricke down".

"Jenis rencana yang Donald ajukan seperti ekonomi trickle down lagi. Sebenarnya itu akan menjadi versi paling ekstrim, pemotongan pajak terbesar bagi beberapa orang di negeri ini pernah kita miliki. Saya rasa itu trickle down yang dibuat-buat. Itu bukan bagaimana kita menumbuhkan perekonomian," ungkapnya.

Sementara itu, Trump, seorang taipan real estate dan mantan bintang televisi realitas mengkritik Clinton atas kebijakan perdagangannya.

"Kita harus menghentikan pihak-pihak yang mencuri pekerjaan dari kita," katanya.

Clinton (68), terlihat mengenakan celana panjang merah, dan Trump (70), mengenakan setelan gelap dan dasi biru dala menghadiri perdebatan untuk merebutkan posisi utama di Gedung Putih itu.

Jajak pendapat menunjukkan kedua kandidat berada di posisi sama kuat, dengan pooling terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan Clinton depan unggul dengan 4 poin, yakni 41 persen pemilih untuk sementara.

Debat akan berlangsung selama 90 menit itu bisa membuat perubahan pandangan para pemilih terhadap kedua calon yang maju di Pemilu kali ini.

Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos dirilis pada Senin (27/9/2016) waktu setempat, menunjukkan setengah dari pemilih warga Amerika kemungkinan akan bergantung pada debat untuk membantu mereka membuat pilihan. Lebih dari setengah, 61 persen, berharap pada perdebatan sipil dan tidak tertarik pada apa yang ditampilkan sebagai bentuk kampanye semata. (Reuters)