Merasa Tak Etis, Panglima TNI Tolak Bicara Soal Capres

 Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa dirinya sebagai pimpinan tertinggi TNI itu tidak etis berbicara soal calon presiden untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Jadi, saya bilang tabu, tidak etis, karena saya (TNI) di bawah Presiden," katanya di sela ziarah ke makam mantan Presiden Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa (27/9/2016).

Gatot mengaku tabu bagi TNI berbicara masalah Presiden ataupun Wakil Presiden, mengingat posisi dirinya sebagai panglima TNI itu berada di bawah Presiden.

"Justru, TNI bercita-cita mendukung pemerintah, apabila pemerintah berjalan lancar," kata pimpinan tertinggi TNI yang namanya masuk bursa capres dalam survei yang dilakukan Segitiga Institute itu.

Ia pun mengelak berandai-andai jika nantinya dirinya didorong maju dalam Pemilu Presiden. Ia hanya menegaskan bahwa jika hal itu tidak beretika.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Aufklarung Institute, Dahroni Agung Prasetyo, menanggapi hasil survei dari Segitiga Institute dengan menyatakan tidak ada masalah dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bila memang hendak menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

Hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer.

Di antara beberapa nama, Gatot berada di tempat teratas dengan 35,9 persen. Di bawahnya menyusul nama Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dengan elektabilitas 27,4 persen. Kemudian, Jenderal (Purn) Moeldoko dengan elektabilitas 19,3 persen, dan disusul Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono dengan 2,2 persen.

Muncul pula nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo dalam survei tersebut, meskipun Pramono Edhie tidak pernah menjabat Panglima TNI.

Agung Prasetyo menilai bila akhirnya Gatot menjadi calon Presiden, maka itu juga tidak lepas dari peran Jokowi, karena nama Gatot kian melambung setelah ditunjuk Jokowi sebagai Panglima TNI yang disetujui DPR.

Survei ini dilakukan pada 4-15 Januari 2016 dengan responden sebanyak 1.225 orang. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun dan memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 mendatang.  (Antara)