Suara.com - Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Habiburokhman, meragukan tingginya elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berdasarkan hasil survei yang banyak beredar.
Sebaliknya, Habiburokhman menuding bisa saja tingginya elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta dari pihak petahana itu karena lembaga surveinya dibayar.
Untuk itu, dia meminta lembaga survei melakukan riset lagi setelah tiga bakal pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.
Habiburokhman meyakini setelah adanya tiga bakal pasangan calon peserta Pilkada DKI tingkat keterpilihan petahana Ahok menurun.
"Terjadi perubahan peta yang signifikan. Selama ini lembaga survei entah dibayar atau tidak, memposisikan Ahok di level tinggi," kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk "Pilgub DKI Rasa Pilpres" di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
"Dengan formasi yang baru ini kita percaya survei-survei tersebut harus diulang kalau ingin dianggap tepat, presisi, dan profesional," lanjut Habiburokhman.
Lebih mendalam, Habiburokhman mengatakan selama ini persepsi masyarakat masih bagus terhadap Ahok karena tidak ada pembandingnya.
Karena itu, dia yakin kali ini akan ada perubahan penilaian masyarakat terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu mengingat munculnya dua pasangan calon penantang, seperti Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Kalau di meja ini ada donat, dan kita ditanya suka donat atau kue tart. Tentu kita akan pilih donat karena kue tart-nya tidak ada. Begitu juga Ahok," katanya.
Politisi Gerindra tersebut menambahkan sulit bagi Ahok mendongkrak tingkat keterpilihan sekarang ini jika tak ada tindakan yang luar biasa.
Pasalnya, dia menilai, sosok Anies Baswedan dan Agus Harimurti juga mendapat respon positif dari warga DKI.
"Sulit bagi Ahok, harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendongkrak (elektabilitas) karena yang dua ini (Anies dan Agus) masih fresh, kecuali mereka berdua ada kasus ya," tutup Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO