Suara.com - Sebenarnya apa yang membuat rombongan Komisi III DPR tertarik mengunjungi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Priabdi di Dusun Cemengkalang, Desa Wangkal, Probolinggo, dan Polda Jawa Timur, pada Sabtu (1/10/2016) lalu.
salah satu anggota rombongan, Ichsan Soelistio, menyebut dua hal yang menarik perhatian Komisi III mendatangi daerah tapal kuda yaitu ada unsur klenik dan hukumnya.
"Ini ada dua masalah di sana. Satu masalah klenik, satu lagi masalah hukum. Tentu kita sebagai Komisi III berbicara di ranah hukum," kata Ichsan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Dari sisi hukum, kata Ichsan, kasus pembunuhan dan penipuan dengan cara menggandakan uang. Komisi III ingin memberikan back up kepada kepolisian agar hukum tetap ditegakkan, meski menyangkut nama tokoh panutan dan membawa-bawa nama agama.
"Jangan takut. Walaupun banyak masyarakat yang ngomong begini dan begitu, tapi hukumnya tetap harus ditegakkan," ujar Ichsan.
Anggota Komisi III juga berdialog dengan Taat Pribadi di Polda Jawa Timur.
Setelah berbincang dengan Taat Pribadi secara langsung, Ichsan berkesimpulan bahwa dia orang yang mengerti soal hukum dan sadar apa yang dilakukan mengandung unsur pidana.
"Jadi orang ini mengerti bahwa pidananya ada. Dia hanya bilang bahwa dia sudah serahkan persoalan ini ke Polisi, katanya kita ketemu di pengadilan saja. Jadi dia ngerti sekali persoalan hukumnya. Saya tidak bilang dia ahli dalam bidang hukum, tapi dia ngerti persoalan hukum," tutur Ichsan.
Kasus di padepokan Dimas Kanjeng mengemuka setelah terjadi kasus pembunuhan terhadap pengikut bernama Abdul Gani.
Taat Pribadi ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam perencanaan pembunuhan terhadap dua pengikutnya, yakni Abdul Gani dan Ismail Hidayat.
Dalam kasus itu, Taat Pribadi disangka telah memerintahkan anak buahnya bernama Wahyu untuk menghabisi Abdul Gani dan Ismail, karena kedua pengikut berencana membongkar mengenai penggandaan uang yang dilakukan sang guru.
Selain itu, Taat Pribadi juga terindikasi kasus penipuan dengan modus mampu menggandakan uang dengan jumlah korban hingga ribuan orang.
Dalam penyidikan kasus tersebut, telah ditetapkan 10 orang tersangka. Selain itu ada empat buronan yang masih dikejar polisi.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Ini Isi Ajakan Membully Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto
Orangtua Berharap Asty Ananta Tak Keluar dari Islam
Lima Cara Sembuhkan Ruam dan Area Hitam di Paha
Tag
Berita Terkait
-
Setelah di Penjara, Dimas Kanjeng Kembali Berjaya? Fakta di Balik Padepokannya yang Kembali Ramai
-
8 Kasus Dukun Palsu Pengganda Uang yang Pernah Bikin Gempar Seluruh Indonesia
-
4 Kasus Dukun Pengganda Uang yang Menggemparkan, Terbaru Kasus Mbah Slamet
-
Selain Dukun Mbah Slamet, Ini 3 Kasus Penggandaan Uang yang Telan Korban Jiwa
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Arus Balik Nataru 2026 Dibayangi Kepadatan Tol, Polda Metro Siapkan 5 Skema Rekayasa Lalu Lintas Ini
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
Kritik Pedas Ray Rangkuti: Di Indonesia, Musibah Sering Jadi Peluang Bisnis Pejabat!