Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Jaya 2017, dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2017, di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (12/10). [suara.com/Oke Atmaja]
Kepala Kepolisian Republik Indonesia I Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan semakin banyak jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017, akan semakin menentukkan kredibiltas pemimpin yang dipilih.
"Antisipasi Pemilu banyak yang gunakan hak pilihnya, maka akan kredibel pemimpin yang dipilih. Namun makin banyak yang golput, pemimpin yang terpilih menunjukkan kurang dapat persetujuan dari masyarakat," ujar Tito di Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Jaya 2017, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (12/10/2016)
Oleh karena itu, ia menilai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan indikator sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
"Untuk itu ini adalah pesta merayakan demokrasi. Jangan sampai terjadi pelanggaran hukum untuk tidak mengindahkan norma. Kita sudah 19 tahun menerapkan demokrasi yang lebih bebas. Kita sudah dewasa dalam demokrasi. Tidak ada aksi-aksi kekerasan dan anarakis. Kalau itu terjadi berarti bangsa kita belum dewasa,"katanya.
Selain itu, Tito meminta seluruh pihak yang terlibat seperti KPU, Bawaslu, Media, tokoh masyarakat, warga masyarakat, pasangan calon dan pendukung, lembaga pengawas Independen serta aparat keamanan ikut mengawasi jalannya Pilkada serentak 2017 mendatang. Tito juga mengingatkan kepada tokoh masyarakat atau pihak-pihak untuk tidak memanaskan suhu poliitik.
"Makin banyak yang mengawasi makin baik. Kepada tokoh masyarakat sama, jangan memanaskan suasana dan jangan golput," kata Tito.
Lebih lanjut, jenderal bintang empat itu menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2017 mendatang.
"Kita harap masyarakat menggunakan hak pilihnya dan menggunakan cara yang demokratis," ungkapnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!