Suara.com - Komunitas Bangga Jakarta mengingatkan kepada semua pihak baik pasangan calon gubernur atau calon wakil gubernur, pendukung, simpatisan atau elemen masyarakat untuk mengedepankan ide, gagasan dan rancangan program kerja DKI yang lebih baik, bukan sebaliknya menggunakan isu SARA (suku, agama, ras , antar golongan).
"Kalau ingin berdebat, berdebat program bukan berdebat dengan isu suku, agama, ras (Sara)," ujar Pimpinan Komunitas Bangga Jakarta Ramdansyah di Kantor KPUD, DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).
Tak hanya itu, Ramdansyah menegaskan kepada semua pihak untuk menghindari upaya provokasi dan aksi saling serang kampanye hitam jelang Pilkada, yang akan dimulai pekan depan yakni tahapan kampanye.
"KPU dimulai (KPUD), emang terbatas tahapan, sehingga bahwa seringkali kampanye berbau SARA. Jadi kami mengingatkan minggu depan sudah mulai tahapan kampanye, tidak boleh lagi ada kampanye black campaign, apalagi menyerang individu, agama, ras dan kitab suci tapi harus bicara program," katanya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta juga meminta kepada Bawaslu DKI Jakarta, Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman selaku sentra penegakkan hukum terpadu dalam Pilkada DKI Jakarta, melakukan tindakan tegas upaya provokasi dari pihak manapun agar suasana tetap kondusif, pada masa kampanye.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Bangga Jakarta menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta di jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).
Massa tersebut datang menggunakan kostum adat dari seluruh nusantara serta membawa dua miniatur Monas.
Tak hanya itu, dalam aksi damai, enam figuran perwakilan menggunakan topeng berwajah enam pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok- Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Selain itu, enam figuran pasangan calon memakai topeng melakukan foto selfie layaknya enam pasangan cagub dan cawagub.
Dalam aksinya mereka melakukan orasi dan membacakan tuntutan dengan bahasa daerah diantaranya menggunakan bahasa Sumatera, Sunda, Jawa, Minang, Papua, Aceh.
Dalam orasinya mereka juga meminta KPUD DKI Jakarta menjalankan tahapan Pilkada DKI Jakarta secara profesional, jujur dan adil. Kemudian sejumlah massa tersebut menyerahkan dua miniatur Monas kepada Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Merengek Ketakutan Putra Benjamin Netanyahu Kabur ke AS saat Israel Dihujani Rudal Iran
-
Pramono Anung Siapkan 25 Ruang Terbuka Hijau Baru di Jakarta
-
Netanyahu Disalip Babi? Merlin Babi Pintar dengan Jutaan Followers di Instagram
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Nyoman Parta: Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Alarm Bahaya bagi Demokrasi
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Resmikan Taman Bendera Pusaka, Pramono Anung Janjikan RTH Jakarta Akan Bening Seperti di Korea
-
Anies Baswedan Tulis Surat Menyentuh untuk Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras
-
Jelang Idulfitri, KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas