Dihadapan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Laoly, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan banyak orang asing yang membuka usaha di Jakarta.
Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan dalam menindak, apabila terdapat pelanggaran tempat usaha yang dibuka oleh orang asing di Jakarta.
"Kita temukan banyak orang asing buka usaha di Jakarta pak. Karenanya kita agak kebingungan juga untuk menditeksi dan menindak," ujar Ahok dalam sambutannya pada acara Gerakan Serentak Empati Layanan Paspor di kantor Imigrasi seluruh Indonesia dan Launching Inovasi Pelayanan Publik Kanwil DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2016).
Bertepatan dengan hari Dharma Karyadika, Kementerian Hukum dan HAM RI meluncurkan inovasi dengan tema Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata.
Ahok berharap, dengan dimulainya inovasi baru tersebut proses yang ada di Kemenkumham dapat diperketat, khususnya pendataan bagi orang asing yang datang ke Indonesia.
"Kita berharap imigrasi dengan sistem baru agak lebih ketat lagi," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menawarkan kepada Kemenkumham untuk menggunakan sejumlah media promosi di Pemprov DKI untuk melakukan sosialisasi inovasi tersebut secara gratis.
"Dengan kerjasama ini kami terbuka, apakah mau makai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kami untuk menyebarkan inovasi atau memakai memasang iklan di bus kami atau LED," kata Ahok.
Adapun inovasi yang telah diuji dan akan diteraplan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah:
Divisi Pemasyarakatan
Divisi pemasyarakatan juga berkomitmen untuk memunculkan inovasi yang aplikatif, lewat SIBIMO alias Aplikasi Bimbingan Mandiri Online, Pelayanan publik dengan digital menyasar pada warga yang akan mendapatkan kebebasan bersyarat, asimilasi dan bimbingan lainnya. Program ini di lakukan oleh balai pemasyarakatan dengan harapan para klien dapat bimbingan yang lebih efisien dan praktis.
Divisi Imigrasi
Sebagai institusi pemerintah yang mengurus dokumen warga yang ingin keluar negeri, maka imigrasi sejak awal telah mengubah pelayanan menjadi lebih atraktif, dengan kerangka mencoba memahami kesulitan masyarakat baik secara waktu maupun pola pelayanan.
Telah dimulai beberapa bulan yang lalu beragam inovasi sebagai solusi untuk membuat masyarakat Jakarta nyaman dalam pengurusan dokumen paspor.
1. Early Morning Passport Service
Berita Terkait
-
Visa Dicabut Jika Dukung Hamas? AS Ancam Deportasi Warga Asing, Termasuk Mahasiswa!
-
Temuan Pertama Satgas Barang Impor Ilegal Senilai Rp40 Miliar, Milik Warga Asing
-
Benarkah Bali Sudah Jadi Milik Asing? Menparekraf Sandiaga Uno Buka Suara
-
2 Warga Asing Berbahasa Arab Hiptonis Agen Telur Di Cakung, Duit Jutaan Rupiah Raib
-
Ulasan Buku Maksud Lo? A Guide to the Real Indonesian Language: Kebingungan Warga Asing Mempelajari Bahasa Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo