Suara.com - Sebanyak 33 anggota Polda Metro Jaya diamankan Divisi Propam Mabes Polri dan Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam operasi pemberantasan praktik pungutan liar. Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan ini bukti polisi ikut mendukung pemberantasan pungutan liar untuk memperbaiki sistem layanan publik.
"Sebelum ada (penindakan pungli) di Kemenhub, penindakan (di Polda Metro) sudah dilaksanakan. Bukan hal yang baru dalam polisi. Kita berkomitmen OTT (pungli) ini kita laksanakan agar (tercipta) ruang pelayanan publik yang bersih dan berintegritas," kata Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (18/10/2016).
Suntana mengapresiasi operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran kepolisian, kemarin.
Suntana memastikan mereka yang terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat akan dihukum. Hukumannya, di antaranya pemecatan.
Kasus puluhan anggota Polda Metro Jaya saat ini tengah ditangani Bidang Propam Polda Metro Jaya.
"Proses penindakan profesi secara internal ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan sesuai kadarnya. Apabila berat, polisi akan lakukan pemecatan," katanya.
"Itu akan dilakukan polisi. Lebih baik memecat polisi yang tidak menjalankan tugasnya daripada mempertahankan dalam organisasi dan akan merusak," Suntana menambahkan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan Polda Metro Jaya akan terus menggiatkan operasi praktik pungutan liar.
"Akan terus melakukan operasi, kita akan terus bersih-bersih. Jadi jangan coba-coba anggota melakukan pungli," kata Awi di Polda Metro Jaya.
Operasi ini dilakukan sebagai upaya polisi mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki pelayanan publik bebas pungli.
"Karena memang untuk memperbaiki pelayanan publik di kepolisian, sehingga sesuai arahan Bapak Presiden, pelayanan publik di kepolisian tidak ada pungli," katanya.
Operasi ini sekaligus untuk memperbaiki citra kepolisian, katanya.
"Kan sekarang sudah era keterbukaan, buat apa kita jaga image, tapi kita, kan ingin memperbaiki. Ini niat yang tulus dari pimpinan kita untuk bersih-bersih, jadi untuk apa kita nutup-nutupi," kata Awi.
Berita Terkait
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Misteri Mogok Makan Aktivis Gejayan Terungkap: Fakta Sebenarnya di Balik Jeruji Besi
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Kronologi Hilangnya Bima Permana Putra: Janggal! Polisi Rilis Versi, Publik Meragukan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO