Dalam Dua Tahun, Begini Hubungan DPR dengan Pemerintahan Jokowi

Ia menilai dan mengetahui kapasitas dan kapabilitas Jonan termasuk kinerjanya sebegai Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Jonan mendapatkan mitra yang tepat yakni Arcandra.

"Saya kira tidak ada masalah. Saya selalu bilang, kita belajarlah dari IPTN dulu. Banyak orang pintar disekolahin di luar, waktu pulang ke sini IPTN redup karena masalah politik. Sekolah dibiayai negara, yang sekolahin kita, jadi warga negara asing. Belajar dari situ, jangan terulang lagi. Arcandra Tahar itu aset bangsa, punya kapasitas di bidang ini yang mumpuni. Urusan yang lain-lain bisa kita urus sama-samalah," katanya.

IPTN adalah Industri Pesawat Terbang Nusantara kini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pembuatan pesawat terbang.

Meski begitu, Ade menegaskan kewarganegaraan juga penting di samping kompetensi.

Peran Pengawasan Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengelola stabilitas politik termasuk saat bermitra dengan parlemen membuat kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik.

Namun di sisi pengawasan, banyak pihak yang menilai peran pengawasan DPR RI juga perlu terus ditingkatkan dalam proporsi yang tepat.

Sebuah sistem politik yang baik akan menempatkan peran legislatif dan eksekutif secara imbang dalam sebuah pemahaman "check and balance".

Anggota DPR RI perannya sangat diperlukan untuk mengawasi bagaimana program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan termasuk penggunaan anggarannya.

Lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai dua tahun pemerintahan Joko Widodo berada di atas angin karena mampu merengkuh kekuatan di parlemen.

"Selama dua tahun, pemerintahan Jokowi selalu di atas angin. Di tahun pertama, DPR sibuk dengan berebut pimpinan alat kelengkapan dewan, sedangkan di tahun kedua fraksi pendukung pemerintah malah bertambah," jelas peneliti Formappi M Jadiono dalam sebuah kesempatan.

Jadiono mengatakan DPR semestinya memiliki fungsi mengkritisi pemerintah dari segala aspek. Namun menurut Formappi, fungsi tersebut tidak maksimal dalam dua tahun terakhir.

"Misalnya terkait BPK tidak memberikan pendapat atau 'disclaimer' terhadap laporan keuangan empat kementerian/lembaga. Harusnya DPR bisa mengkritisi mengapa itu terjadi," ujar dia.

Peneliti Formappi lainnya Lucius Karus menekankan di satu sisi pemerintah perlu diacungi jempol lantaran mampu mengefektifkan jalannya pemerintahan dengan merengkuh kekuatan DPR, namun di sisi lain fakta ini menjadi berbahaya lantaran kontrol parlemen terhadap pemerintah lemah.

Peran DPR RI dalam perencanaan dan pengawasan juga tentunya perlu ditingkatkan mengingat permasalahan di tanah air saat ini juga sangat kompleks.