Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Syarief Hasan heran dengan pemerintah Presiden Joko Widodo yang meributkan keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta Kematian Aktivis HAM Munir Said Thalib.
Bila pemerintah sekarang terus meributkan dokumen yang dinyatakan tidak diketahui itu, Syarief menyarankan supaya pemerintah membentuk TPF sendiri.
"Dari dulu sudah saya bilang kenapa kok susah cari dokumen aslinya. Yang paling penting itu tindaklanjutnya dari rekomendasi itu. Kalau memang juga belum puas dengan tindak lanjut pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru," kata Syarief di DPR, Senin (24/10/2016).
Dia meyakini dokumen tersebut bisa masih tersimpan dengan baik. Menurutnya, pemerintah juga bisa mencari dokumen tersebut pada anggota TPF.
"Kalau masih ngotot cari aslinya, kalau tak ada di istana ya minta saja mantan-mantan anggota tim TPF. Sekarang sudah terbuka di internet, keasliannya konfirmasi saja ke mantan anggota TPF," kata dia.
Dia pun mempersilakan bila pemerintah, lewat Kejaksaan Agung, akan menemui SBY untuk meminta bantuan dokumen TPF ini. "Kalau mau ktmu silakan saja tapi bukan dalam arti kata panggil," tuturnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan akan menemui SBY untuk mengkonfirmasi keberadaan dokumen TPF.
"Kami akan menghadap Pak SBY," kata Prasetyo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016) pekan lalu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir