Suara.com - Hari ini, Selasa (1/11/2016), relawan calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan organisasi Sekretariat Bersama Rakyat melaporkan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menemukan kejanggalan dalam data survei yang diselenggarakan pada 19-24 Oktober 2016.
"Iya kami laporkan tiga orang dari lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, Usep Suhud dan Sri Aryani karena menyebarkan informasi yang sesat," kata Ketua Umum Sekretariat Bersama Rakyat Miximil Mina Munir usai membuat laporan.
Sebelumnya, relawan Ahok dan Sekber telah melaporkan lembaga tersebut ke KPUD Jakarta.
Menurut Mixili laporan tersebut sebelum diproses polisi terlebih dahulu dikonsultasikan ke Badan Pengawas Pemilu.
"Laporan sudah masuk, Bareskrim sendiri berkoordinasi dulu dengan Bawaslu, bagusnya lembaga survei ini diproses dimana? Apakah di Bawaslu karena menyangkut soal masyarakat atau ke kepolisian," ujar Mixil.
Menurut Mixil lembaga survei tersebut melakukan survei secara tidak jujur.
"Ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja, tanpa ada teguran serta pertangungjawaban pada publik. Ini menyesatkan pendapat masyarakat, jadikan rakyat sebagai obyek yang bisa direkayasa persepsinya," kata Mixil.
Salah satu hasil survei yang dirilis lembaga tersebut di Kedai Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016), menyebutkan tingkat keterpilihan Ahok-Djarot Saiful Hidayat menurun menjadi 27,5 persen dari sebelumnya 39 persen. Sedangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 23,9 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvina Murni mencapai 21 persen.
Hasil survei juga menyebutkan sebagian masyarakat menganggap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla cenderung memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pak Johan Budi sebagai juru bicara Presiden karena 52 persen responden menilai Jokowi masih memihak," kata pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio di Kedai Dua Nyonya.
Menurut survei yang dilakukan, hanya 27,80 persen responden yang menyatakan Jokowi netral, sementara 20,20 persen responden lagi mengaku tidak tahu.
Sementara itu, responden yang menyatakan Jusuf Kalla memihak salah satu pasangan kandidat sebanyak 41,4 persen, hanya 33,1 persen menganggap dia netral, dan 25, 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Hendri mengaku tidak melakukan survei dengan pertanyaan Jokowi dan Jusuf Kala memihak siapa.
"Tentu saja kita skip, karena ini kita ngomongin (pilkada) Jakarta," kata dia.
Survei dilakukan pada tanggal 19 hingga 24 Oktober 2016 dengan menyaring sebanyak 694 responden dari 78 Kelurahan di enam wilayah di Jakarta.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!