Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke

Suara.com - Baru-baru ini, besaran gaji yang diterima anggota DPR RI mendadak menjadi perbincangan warganet. Hal ini terjadi setelah viral bahwa anggota DPR akan menerima kenaikan gaji dan mendapat penghasilan sebesar Rp 3 juta per hari.

Menanggapi kabar ini, mantan anggota DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara.

Secara terbuka, Ahok meminta agar pihak pemerintah dapat terbuka terkait anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukkannya.

“Kalau saya anggota Dewan, mau gaji Rp1 miliar sebulan saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," ungkap Ahok, dilansir dari TikTok Republika Official, Kamis, 21 Agustus 2025.

Selain mengkritisi keterbukaan pemerintah, Ahok pun juga meminta agar anggota Dewan dapat terbuka dengan kinerjanya.

Ahok menilai setiap orang yang profesional memang layak untuk dibayar dengan gaji besar.

Untuk itu, apabila ingin menaikkan pendapatan anggota Dewan, Ahok meminta agar mereka dapat bersifat terbuka dan benar-benar profesional dalam pekerjaannya.

“Jangan cuma mau terima gaji. Terima gaji Rp1 miliar juga nggak apa-apa. Menteri mau gaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah,“ tegas Ahok.

Baca Juga: Suara Live! Sri Mulyani Bantah Sebut Guru Beban Negara, Pendapatan DPR Naik Sampai Rp120 Juta

Ahok mengingatkan bahwa tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan uang pajak dari rakyat.

Namun, dia menilai fungsi itu belum dijalankan maksimal oleh para perwakilan rakyat itu.

“Sekarang kamu tahu gak pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya lu (anggota DPR) gak lakukan tugasnya dong,“ kata Ahok.

Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan kritik tersebut kepada Fraksi PDIP di DPR.

“Nah kita kritik di partai kami, kritik termasuk PDIP kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji-terima gaji,“ tandas Ahok. 

Sebelumnya, petinggi DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengungkap fakta yang memicu kontroversi di kalangan publik.

Secara blak-blakan, Adies mengatakan bahwa gaji anggota DPR kurang lebih sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan.

“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, kita anggota juga memahami dengan efisiensi,” ucap Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari YouTube Kompas TV, Rabu, 20 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Adies menjelaskan bahwa gaji pokok yang para wakil rakyat terima tidak mengalami kenaikan. Khusus pimpinan DPR, gaji yang diterima disebut Rp6,5 juta.

“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah (untuk pimpinan DPR), hampir 7 juta,” ujar Adies.

Adies pun mengklaim jika para anggota dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.

“Tapi dengan gaji yang kurang lebih 6,5 jutaan per bulan dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.

Akan tetapi, meskipun anggota dewan tidak mendapat kenaikan gaji, di sisi lain ada beberapa kenaikan dalam komponen tunjangan para legislator.

Secara terbuka, Adies pun mencontohkan tunjangan beras naik menjadi sekitar Rp12 juta dari sebelumnya Rp10 juta. 

Selain beras, anggota DPR juga mendapat kenaikan tunjangan bensin menjadi Rp7 juta per bulannya.

“Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp 7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp 4-5 juta sebulan. Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya,” bebernya.

Selain beras dan bensin, anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah jabatan seperti periode sebelumnya.

Akan tetapi, sebagai gantinya, para legislator mendapatkan jatah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta setiap bulan.

“Mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga Rp3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka," tutup Adies.

Kontributor : Anistya Yustika