Suara.com - Baru-baru ini, besaran gaji yang diterima anggota DPR RI mendadak menjadi perbincangan warganet. Hal ini terjadi setelah viral bahwa anggota DPR akan menerima kenaikan gaji dan mendapat penghasilan sebesar Rp 3 juta per hari.
Menanggapi kabar ini, mantan anggota DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara.
Secara terbuka, Ahok meminta agar pihak pemerintah dapat terbuka terkait anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukkannya.
“Kalau saya anggota Dewan, mau gaji Rp1 miliar sebulan saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," ungkap Ahok, dilansir dari TikTok Republika Official, Kamis, 21 Agustus 2025.
Selain mengkritisi keterbukaan pemerintah, Ahok pun juga meminta agar anggota Dewan dapat terbuka dengan kinerjanya.
Ahok menilai setiap orang yang profesional memang layak untuk dibayar dengan gaji besar.
Untuk itu, apabila ingin menaikkan pendapatan anggota Dewan, Ahok meminta agar mereka dapat bersifat terbuka dan benar-benar profesional dalam pekerjaannya.
“Jangan cuma mau terima gaji. Terima gaji Rp1 miliar juga nggak apa-apa. Menteri mau gaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah,“ tegas Ahok.
Baca Juga: Suara Live! Sri Mulyani Bantah Sebut Guru Beban Negara, Pendapatan DPR Naik Sampai Rp120 Juta
Ahok mengingatkan bahwa tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan uang pajak dari rakyat.
Namun, dia menilai fungsi itu belum dijalankan maksimal oleh para perwakilan rakyat itu.
“Sekarang kamu tahu gak pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya lu (anggota DPR) gak lakukan tugasnya dong,“ kata Ahok.
Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan kritik tersebut kepada Fraksi PDIP di DPR.
“Nah kita kritik di partai kami, kritik termasuk PDIP kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji-terima gaji,“ tandas Ahok.
Sebelumnya, petinggi DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengungkap fakta yang memicu kontroversi di kalangan publik.
Berita Terkait
-
Ahok Tegur Legislator PDIP Gegara Diam soal Kenaikan Gaji Anggota DPR
-
Tak Punya Akal, Celios Kritik Keras Kenaikan Tunjangan DPR: Lebih Baik Digunakan Untuk Daerah
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Tepergok Pakai LPG 3 Kg, Kekayaan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Nyaris Rp10 Miliar!
-
Punya Rumah Rp 23 Miliar, Terima Tunjangan Rp 50 Juta, Sahroni: Jangan Senang Lihat Orang Susah!
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh