Suara.com - Sore ini, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11/2016). Pertemuan kali ini merupakan konsolidasi untuk membangun situasi yang kondusif pasca demonstrasi 4 November.
"Terimakasih karena saya tahu bapak dan ibu semuanya ikut mengawal jalannya demo tanggal 4 November kemarin sehingga berlangsung dengan tertib dan damai. Saya juga sampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, dan ajakan-ajakan mendinginkan suasana sehingga demo kemarin berjalan damai," kata Jokowi mengawali pertemuan.
Kepala Negara menuturkan bangsa ini membutuhkan pernyataan ulama yang menyejukkan di tengah ujaran-ujaran yang mempertajam perbedaan di masyarakat, khususnya terkait dugaan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Dalam forum ini saya ingin menjelaskan sikap saya terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat saat demo 4 November lalu. Saya menghargai aspirasi yang disampaikan dan walaupun saya tidak menemui sendiri secara langsung, tapi saya memerintahkan wapres didampingi menkopolhukam, mensesneg, kapolri, dan panglima TNI untuk menerima," ujar dia.
Jokowi menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus Ahok. Proses hukum dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan.
"Dan tidak ada yang ditutup-tutupi, karena kami ingin agar tidak timbul prasangka, kalau aturan memungkinkan dilakukan saja dengan terbuka," kata dia.
Itu sebabnya, Jokowi meminta para pemimpin ormas Islam turut mendinginkan suasana dan mempererat persatuan sehingga program-program pemerintah tidak terganggu.
"Saya harap besok-besok kita bisa tetap bersatu dalam kebhinnekaan, bersatu dalam persaudaraan, kebersamaan. Dan kita akan jadikan ini (peristiwa) contoh dunia bahwa membangun masyarakat yang bisa hidup rukun, damai dalam keberagaman," kata dia.
Dalam pertemuan, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
80 Persen Orang Indonesia Pilih Emas Saat Kondisi Tak Menentu, Tapi Literasinya Masih Jadi Tantangan
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
4 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan untuk Gaming dan Streaming Sepuasnya
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan