Suara.com - Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menetapkan mantri sunat berinisial DL sebagai tersangka karena diduga melakukan malpraktik saat mengkhitan DWP, siswa Sekolah Dasar di Baturaja, yang alat vitalnya terpotong.
Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU), AKBP Leo Andi Gunawan di dampingi Kasat Reskrim, AKP Harmianto di Baturaja, Minggu mengatakan, tersangka DL langsung dilakukan penahanan di sel Mapolres Ogan Komering Ulu.
Penetapan tersangka tersebut merupakan peningkatan status mantri sunat yang sebelumnya sebagai terlapor.
"Terlapor mantri sunat DL saat ini sudah kita tetapkan jadi tersangka. Sebelumnya DL dilaporkan ayah korban yang anaknya disunat dan kepala penisnya terpotong. Dari hasil penyelidikan terhadap laporan keluarga korban didapat fakta hukumnya untuk polisi menetapkan DL sebagai tersangka dan kami tahan," katanya.
Fakta hukum yang dimaksud adalah penyidik mendapati yang bersangkutan dalam melakukan tindakan kesehatan. Akibat kelalaiannya menyebabkan korban DWP yang disunat tersangka mengalami luka berat berupa putusnya ujung alat kelamin korban.
Padahal dalam praktiknya, DL tidak dilengkapi surat izin atau surat registrasi lainnya yang tentu saja tidak punya kewenangan melakukan tindakan medis termasuk menyunat/mengkhitan, kata kapolres.
Dijelaskannya, tersangka DL merupakan tenaga perawat di salah satu Puskesmas Pembantu di Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur.
Saat melakukan kegiatan ilegalnya tersebut, tersangka diundang dan dijemput ayah korban berinisial Shd pada Kamis (10/11) untuk menyunat. Ketika khitan berlangsung kepala alat kelamin korban terpotong hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Keluarga korban kemudian memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan DL ke Mapolres OKU yang kini sudah ditangani polisi.
"Tersangka mengaku tidak tahu kenapa bisa terpotong (ujung alat kelamin korban). Ini masih kita dalami lagi sehingga menjadi jelas," katanya.
Ia menambahkan, guna memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka agar bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, polisi juga menyita dan mengamankan barang bukti dari tersangka seperti seperangkat peralatan medis yang biasa digunakan untuk mengkhitan yakni gunting, kain kassa, jarum suntik dan lain-lainnya.
Pihaknya akan menjerat tersangka DL dengan pasal 360 ayat 1 KUHP dan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dengan jeratan pasal tersebut tersangka terancam hukuman kurungan di atas lima tahun penjara. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour
-
Sentil Pejabat Perlu Terbiasa Diroasting, Uceng: Kuping Negara Tak Boleh Tipis
-
Rakyat Rugi Besar! Ini Bahaya Pilkada jika Dikembalikan ke DPRD Menurut Netgrit