Suara.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima berbagai pengaduan masyarakat Jakarta. Pengaduan untuk warga dilakukan di posko relawan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Rumah Lembang, Jalan Lembang 27, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016) pagi.
Surtiningsih (42), warga yang pertama mengadukan persoalannya. Kepada Ahok, dia mengadukan persoalan tempat tinggalnya yang berada di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat.
"Kita mau mengadukan nasib kami di Kemayoran. Kami merasa di anak tiri kan. Kami mau pemerintah DKI memikirkan nasib kami di Kemayoran," ujar Surtiningsih.
Surtiningsih menerangkan sejauh ini banyak jalan yang kondisinya sudah rusak parah. Namun pemerintah DKI tidak pernah memperbaiki jalan tersebut.
Menanggapi keluhan Surtiningsih, Ahok menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat masuk ke kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan lahan di kawasan itu milik Sekretariat Negara.
"Jadi yang didudukin (warga) kami nggak bisa masuk," kata Ahok.
Ahok menawarkan solusi kepada warga untuk pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa. Menurut Ahok, saat ini banyak warga yang tidak mau pindah ke rusunawa dengan alasan harus membayar uang sewa setiap bulannya.
"Kami membangun banyak rusun. Soalnya teman-teman nggak mau beli rumah. Karena itu ilegal," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan banyak fasilitas yang didapat warga jika mau tinggal di rusunawa. Walaupun, warga diminta untuk membayar uang sewa sekitar Rp500 ribu per bulan, warga yang tinggal di sana akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar, bus sekolah gratis hingga kesehatan.
"Kasus ini nggak akan terselesaikan. Solusinya semua (warga Kemayoran Gempol) pindah ke rusun dengan catatan Kemayoran kasih kita tanah untuk membangun rusun," kata Ahok.
Setelah mengadukan permasalahannya, Surtiningsih mengaku puas, dia juga tak masalah kalau harus dipindahkan ke rusun.
"Kita bersedia kalau pindah ke rusun. Bersedia banget, yang penting nasib kami pasti. Kami mau merasakan RPTRA seperti warga yang lain. Saya yakin warga yang lain juga bersedia (pindah ke rusun)," terang Surtiningsih.
Berita Terkait
-
Aktivis Muda Muhammadiyah Umumkan Dukung Ahok-Djarot
-
Polisi Tunggu Bawaslu untuk Urus Kasus Penolakan Warga ke Ahok
-
Polisi Hubungkan Komentar Ahli Agama dan Bahasa di Kasus Ahok
-
Saling Lapor Usai 4 November, Polisi Diminta Fokus Kasus Ahok
-
Aktor Politik Ikut Demo, Fadli Tantang Wiranto Tunjuk Hidungnya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum