Suara.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima berbagai pengaduan masyarakat Jakarta. Pengaduan untuk warga dilakukan di posko relawan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Rumah Lembang, Jalan Lembang 27, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016) pagi.
Surtiningsih (42), warga yang pertama mengadukan persoalannya. Kepada Ahok, dia mengadukan persoalan tempat tinggalnya yang berada di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat.
"Kita mau mengadukan nasib kami di Kemayoran. Kami merasa di anak tiri kan. Kami mau pemerintah DKI memikirkan nasib kami di Kemayoran," ujar Surtiningsih.
Surtiningsih menerangkan sejauh ini banyak jalan yang kondisinya sudah rusak parah. Namun pemerintah DKI tidak pernah memperbaiki jalan tersebut.
Menanggapi keluhan Surtiningsih, Ahok menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat masuk ke kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan lahan di kawasan itu milik Sekretariat Negara.
"Jadi yang didudukin (warga) kami nggak bisa masuk," kata Ahok.
Ahok menawarkan solusi kepada warga untuk pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa. Menurut Ahok, saat ini banyak warga yang tidak mau pindah ke rusunawa dengan alasan harus membayar uang sewa setiap bulannya.
"Kami membangun banyak rusun. Soalnya teman-teman nggak mau beli rumah. Karena itu ilegal," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan banyak fasilitas yang didapat warga jika mau tinggal di rusunawa. Walaupun, warga diminta untuk membayar uang sewa sekitar Rp500 ribu per bulan, warga yang tinggal di sana akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar, bus sekolah gratis hingga kesehatan.
"Kasus ini nggak akan terselesaikan. Solusinya semua (warga Kemayoran Gempol) pindah ke rusun dengan catatan Kemayoran kasih kita tanah untuk membangun rusun," kata Ahok.
Setelah mengadukan permasalahannya, Surtiningsih mengaku puas, dia juga tak masalah kalau harus dipindahkan ke rusun.
"Kita bersedia kalau pindah ke rusun. Bersedia banget, yang penting nasib kami pasti. Kami mau merasakan RPTRA seperti warga yang lain. Saya yakin warga yang lain juga bersedia (pindah ke rusun)," terang Surtiningsih.
Berita Terkait
-
Aktivis Muda Muhammadiyah Umumkan Dukung Ahok-Djarot
-
Polisi Tunggu Bawaslu untuk Urus Kasus Penolakan Warga ke Ahok
-
Polisi Hubungkan Komentar Ahli Agama dan Bahasa di Kasus Ahok
-
Saling Lapor Usai 4 November, Polisi Diminta Fokus Kasus Ahok
-
Aktor Politik Ikut Demo, Fadli Tantang Wiranto Tunjuk Hidungnya
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik