Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada Arie Sujito menilai elit politik yang memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Kasus tersebut berlanjut pada aksi pada 4 November 2016, yang dilakukan sejumlah organisasi yang meminta Ahok diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Hal ini diungkapkan Arie dalam konferensi pers 'Penegakan Hukum dan Dinamika Proses Demokrasi' di Restoran Tjikini Lama, Cikini, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
"Kalau saya amati demokrasi kita alami ada kecenderungan elit politik blok politik mencoba bermanuver dengan berbagai isu dengan memanfaatkan sentimen (isu)," ujar Sujito.
Tak hanya itu, ia menyebut adanya kelompok-kelompok lama yang mencoba memanfaatkan isu yang berbau SARA, yang tidak menyukai sistem pemerintahan yang dibenahi Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu manuver dilakukan dengan memanfaatkan sentimen. Jika terus berlangsung akan membelah. Saya menilai yang terjadi sekarang ini bagian dari terganggunya kelompok-kelompok yang menikmati sistem lama, yang sekarang terganggu dengan sistem yang sedang ditegakkan Jokowi," tuturnya.
Maka dari itu, ia meminta semua pihak, untuk mengakhiri manuver elit politik, supaya tidak masuk ke kalangan masyarakat.
"Kami ingin menyerukan pada masyarakat bahwa ini serius. Saya berharap semua komponen makin terdorong mengkonsolidasikan ke masyarakat, tidak perlu mobilisasi yang berpotensi konflik. Kami mendukung penyelamatan demokrasi berarti penyalamatan rakyat," ungkapnya.
Dalam acara tersebut hadir pula, Tim Advokasi Manager International NGO Forum On Indonesia Development (INFID) Beka Ulung Hapsara, Direktur Litbang YLBHI Donny Ardyanto, Direktur INFID Sugeng Bahagijo, Direktur Migrant Care Anis Hidayah dan Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.
Berita Terkait
-
Alasan Polisi Tak Akomodir Pelapor di Gelar Perkara Kasus Ahok
-
Jadi Saksi Ahli, Habib Rizieq Yakin Ahok Bakal Masuk Penjara
-
Alasan Bareskrim Undang Kompolnas di Gelar Perkara Kasus Ahok
-
Neno Warisman Ikut Bertemu Rizieq, Besok Datang ke Bareskrim
-
FPI Akan Jenguk Kader HMI yang Ditahan di Polda Metro
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan