Suara.com - Di tengah isu makar yang beredar akhir-akhir ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan secara tegas mengatakan jangan ada yang mengganggu konstitusi. Ia juga mengatakan, MPR akan menjadi lembaga paling depan apabila ada oknum atau kelompok yang mengutak-atik konstitusi negara.
Hal itu Zulkifli sampaikan usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di rumah Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016) sore.
"Saya sampaikan ke Bu Mega, MPR penjaga konstitusi, kalau ada yang mengganggu konstitusi, MPR lah paling depan menjaga 4 Pilar (NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika)," ujar Zulkifli.
Seperti diketahui, aksi massa yang rencananya akan dilakukan pada Jumat (2/12/2016), selain mengangkat isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga akan mengangkat isu pengembalian UUD 1945 ke teks yang asli, yaitu teks sebelum UUD tersebut diamandemen sebanyak empat kali.
"Itulah yang kami bicarakan tadi. Mudah-mudahan, saya percaya kita semua ingin damai, tenteram, mudah mudahan Allah Swt berikan kekuatan kepada Indonesia," ujar Zulkifli.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan, MPR akan mendudukkan secara bersama segenap elemen bangsa. Hal ini akan ia lakukan sebagai upaya mencari persamaan persepsi. Zulkifli juga mengaku sudah pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya tanggal lima sudah berjumpa dengan Presiden. Kemudian tanggal 13 juga. Itu (MPR memfasilitasi tokoh untuk duduk bersama) antara lain yang dibahas dengan Mega, bahwa pentingnya MPR mengambil langkah, meneduhkan, dan menentramkan masyarakat. Kita tunggu tanggal mainnya, dalam waktu dekat," kata Zulkifli.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?