Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk rutin bertemu dengan para ketua partai.
"Saya juga meminta kepada Presiden nanti ada pertemuan antara ketua umum (partai). Seperti kemarin kan saya bertemu dengan ketua umum Partai Golkar (Setya Novanto), lalu mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa partai pendukung Presiden. Itulah permintaan saya pada beliau," kata Megawati dalam jumpa pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Megawati juga meminta izin kepada Jokowi untuk berdialog dengan semua partai pendukung pemerintah, termasuk dua partai politik yang baru belakangan bergabung ke dalam koalisi yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional. Tujuannya, untuk konsolidasi agar pemerintahan semakin kokoh.
"Saya minta izin supaya saya bisa bertemu, berkomunikasi lagi, karena KIH (Koalisi Indonesia Hebat) kan sudah tidak ada. Dan dari KMP (Koalisi Merah Putih dari parpol lawan Jokowi saat pilpres 2014) sendiri sudah ada dua partai yang masuk ke pemerintahan. Dalam hal seperti ini memang, seperti saya kemarin bertemu dengan Pak Novanto (ketua Golkar), sebagai partai yang masuk belakangan tentunya juga harus bisa memperkuat jalannya pemerintahan," ujar dia.
Mega mengatakan pernah meminta semua partai pengusung pemerintahan yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia hebat untuk kompak di pemilihan-pemilihan kepala daerah, namun ternyata hal itu tak mudah dilakukan.
"Begitu juga tentunya bagaimana dengan PAN, PPP, PKB yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda. Padahal pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama. Tetapi adalah hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu (beda pilihan kandidat kepala daerah)," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Viral Mau Cari Lelaki Pintar, Tinggi, dan Tampan: Ini Fakta Sebenarnya Isi Pidato Megawati
-
Megawati Ngaku Tak Punya Ponsel: Karena Aku Orang yang Dicari
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Status Firli Bahuri Jadi 'Senjata', Keyakinan Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Jamin Profesionalisme, Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam
-
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diskusi Panel: Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
-
Prabowo Dengar, Alasan Kader Gerindra Menjerit Tolak Budi Arie
-
Yusril Beberkan Rencana 'Pemutihan' Nama Baik Napi, Ini Beda Rehabilitasi dan Hapus Pidana
-
Transjakarta Belum Bisa PHK Karyawan Terduga Pelaku Pelecehan, Tunggu Bukti Baru
-
Geledah Dinas Pendidikan Riau, KPK Cari Jejak Bukti Korupsi di Balik Kasus Pemerasan Gubernur