Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk rutin bertemu dengan para ketua partai.
"Saya juga meminta kepada Presiden nanti ada pertemuan antara ketua umum (partai). Seperti kemarin kan saya bertemu dengan ketua umum Partai Golkar (Setya Novanto), lalu mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa partai pendukung Presiden. Itulah permintaan saya pada beliau," kata Megawati dalam jumpa pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Megawati juga meminta izin kepada Jokowi untuk berdialog dengan semua partai pendukung pemerintah, termasuk dua partai politik yang baru belakangan bergabung ke dalam koalisi yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional. Tujuannya, untuk konsolidasi agar pemerintahan semakin kokoh.
"Saya minta izin supaya saya bisa bertemu, berkomunikasi lagi, karena KIH (Koalisi Indonesia Hebat) kan sudah tidak ada. Dan dari KMP (Koalisi Merah Putih dari parpol lawan Jokowi saat pilpres 2014) sendiri sudah ada dua partai yang masuk ke pemerintahan. Dalam hal seperti ini memang, seperti saya kemarin bertemu dengan Pak Novanto (ketua Golkar), sebagai partai yang masuk belakangan tentunya juga harus bisa memperkuat jalannya pemerintahan," ujar dia.
Mega mengatakan pernah meminta semua partai pengusung pemerintahan yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia hebat untuk kompak di pemilihan-pemilihan kepala daerah, namun ternyata hal itu tak mudah dilakukan.
"Begitu juga tentunya bagaimana dengan PAN, PPP, PKB yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda. Padahal pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama. Tetapi adalah hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu (beda pilihan kandidat kepala daerah)," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Bloomberg New Economy Itu Apa? Jokowi Resmi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat
-
Jokowi Jadi Penasihat Bloomberg New Economy: Peran Baru usai Purnatugas
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Intip Riwayat Pendidikan 3 Menantu Jokowi, Siapa Paling Mentereng?
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut