Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk rutin bertemu dengan para ketua partai.
"Saya juga meminta kepada Presiden nanti ada pertemuan antara ketua umum (partai). Seperti kemarin kan saya bertemu dengan ketua umum Partai Golkar (Setya Novanto), lalu mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa partai pendukung Presiden. Itulah permintaan saya pada beliau," kata Megawati dalam jumpa pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Megawati juga meminta izin kepada Jokowi untuk berdialog dengan semua partai pendukung pemerintah, termasuk dua partai politik yang baru belakangan bergabung ke dalam koalisi yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional. Tujuannya, untuk konsolidasi agar pemerintahan semakin kokoh.
"Saya minta izin supaya saya bisa bertemu, berkomunikasi lagi, karena KIH (Koalisi Indonesia Hebat) kan sudah tidak ada. Dan dari KMP (Koalisi Merah Putih dari parpol lawan Jokowi saat pilpres 2014) sendiri sudah ada dua partai yang masuk ke pemerintahan. Dalam hal seperti ini memang, seperti saya kemarin bertemu dengan Pak Novanto (ketua Golkar), sebagai partai yang masuk belakangan tentunya juga harus bisa memperkuat jalannya pemerintahan," ujar dia.
Mega mengatakan pernah meminta semua partai pengusung pemerintahan yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia hebat untuk kompak di pemilihan-pemilihan kepala daerah, namun ternyata hal itu tak mudah dilakukan.
"Begitu juga tentunya bagaimana dengan PAN, PPP, PKB yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda. Padahal pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama. Tetapi adalah hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu (beda pilihan kandidat kepala daerah)," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Ziarah ke Makam Rasulullah di Madinah, Didoakan Langsung Imam Besar Masjid Nabawi
-
8 Fakta Usai Jokowi Jalani Pemeriksaan di Mapolresta Solo Terkait Kasus Ijazah Palsu
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Princess Nourah University Beri Doktor Kehormatan untuk Megawati Soekarnoputri
-
Megawati Soekarnoputri: Negara Wajib Hadir untuk Menjaga Martabat Perempuan dan Anak
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen
-
Sambut Tahun Kuda Api, Pedagang Ornamen Imlek di Glodok Raup Omzet Belasan Juta
-
Pramono Anung Larang Ormas Razia Rumah Makan Saat Ramadan, Tegaskan Jakarta Harus Damai
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI