Suara.com - Salah satu program yang dicanangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, adalah Kartu Jakarta Sehat Plus.
Menurut Anies perbaikan di sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas karena memiliki peran sentral.
"Bagaimana kita bisa produktif, kalau tidak sehat. Makanya, perbaikan di sektor kesehatan menjadi keharusan, baik mutu layanan maupun infrastruktur fisiknya," kata Anies yang merupakan mantan Ketua Komite Etik KPK, Minggu (27/11/2016).
Meski mengadopsi kebijakan sebelumnya. Mantan rektor Universitas Paramadina memastikan program KJS Plus akan jauh lebih baik.
"Karena merupakan hasil evaluasi atas kebijakan yang sebelumnya," kata dia. "Misalnya, terkait sasaran."
Untuk KJS Plus, kata dia, nantinya dapat digunakan oleh tokoh agama, seperti guru mengaji, pengajar sekolah minggu, hingga penjaga rumah ibadah.
"Para tokoh agama menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun generasi masa depan, khususnya spiritual anak-anak kita. Mereka juga selalu mendoakan dan memberikan saran kepada warga. Betapa pentingnya peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, selama ini, ketika mereka terkena musibah atau sakit, sedikit sekali yang peduli dengan mereka," tuturnya.
"Karenanya, kami ingin sekali membantu para tokoh agama. Salah satunya melalui KJS Plus," mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan.
Anies mengatakan cakupan KJS Plus juga akan diperluas, khususnya menyangkut penyakit yang bisa di-cover. Sebab, penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia.
"Sedangkan upaya pencegahannya, belum maksimal," kata Anies.
Beberapa PTM tersebut meliputi kanker, serangan jantung, hipertensi, dan sebagainya.
Peraih gelar doktor ilmu politik dari Northern Illinois University ini menambahkan, dirinya juga bakal menggratiskan biaya bersalin bagi anak pertama dan kedua.
Pasalnya, angka kematian ibu dan anak saat persalinan cukup tinggi dan warga tidak mampu masih banyak yang menanggung biaya sendiri.
"Pada 2012 saja sebanyak 93 ibu melahirkan meninggal dunia. Kasus terbanyak di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Hal itu, terjadi karena sekitar 10 persen persalinan belum dilakukan tenaga kesehatan profesional dengan faktor biaya sebagai penghambat," kata dia.
Pendamping Anies, Sandiaga menambahkan KJS Plus juga bisa digunakan untuk pelayanan mamografi dan pendeteksian kanker prostat sebanyak satu kali dalam satu tahun. Sasarannya, penduduk DKI tanpa terkecuali yang telah berusia 40 tahun ke atas.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!