Suara.com - Surat dari Partai Golkar dan Fraksi Golkar tentang usulan mengganti posisi ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto akan dibahas dalam rapat badan musyawarah malam ini. Dalam rapat tersebut nanti akan ditentukan jadwal rapat paripurna untuk membahas surat tadi.
"Dalam rapat pimpinan tadi siang, kami membahasnya dengan baik segala sesuatunya dan setelah rapim sesuai dengan tahapan rapat dilanjutkan dengan bamus," kata Ketua DPR Ade Komarudin di DPR, Selasa (29/11/2016).
Ade sempat meminta rapat bamus malam ini ditunda hingga Kamis (1/12/2016). Sebab, Ade sedang kurang sehat. Rencananya, dia akan luar negeri untuk mencari second opinion terkait masalah kesehatannya.
"Sebenarnya saya mengulur-ulur keberangkatan saya demi memproses (surat) ini. Tapi kalau malam ini, mutlak saya harus berangkat. Besok, saya harus memulai menyangkut urusan kesehatan saya," tutur Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Namun, ketika rapat pimpinan diskors sore tadi, muncul desakan dari DPP Partai Golkar yang diwakili Sekretaris Jenderal DPP Idrus Marham dan pelaksana tugas Ketua Fraksi Kahar Muzakir agar bamus diselenggarakan malam ini juga.
Akhirnya, bamus pun digelar malam ini. Kesektretariatan jenderal pun menyebarkan undangan untuk para pimpinan fraksi.
"Saya nggak tahu alasannya (DPP Golkar) apa, tapi saya butuh hidup dan kehidupan. Urusan hidup mati urusan Allah, tapi saya harus ikhtiar," ujar Ade.
Akhirnya, ade menyetujui rapat bamus diselenggarakan malam ini pukul 20.00 WIB. Apapun hasilnya, Ade siap menerima.
"Ada nggak ada saya (bamus) tetap berlangsung. Saya nggak tahu apa hasilnya nanti. Silakan, saya sudah minta kebijakan, tapi nggak didapat kebijakan itu, saya enggak tahu kenapa kebijakan itu simpang siur, biar publik yang nilai," kata Ade.
"Saya enggak mau ikut simpang siur. Saya tak suka intrik," Ade menambahkan.
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara