Penggiat Car Free Day (CFD), Karya Persada mendesak Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh untuk meminta maaf.
Pasalnya, kata dia, Paloh dinilai telah menghina dengan mengecilkan peran CFD dibandingkan Parade Budaya Kita Indonesia yang digelar pada hari Minggu (4/12/2016).
"Kami tuntut Surya Paloh meminta maaf," kata Karya dalan konferensi pers di gedung Sarinah, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Persada menilai pernyataan Bos Media Metro TV tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktahuannya tentang arti dari CFD itu sendiri. Padahal, menurutnya keberadaan CFD sudah mendukung terwujudnya kebhinekaan.
"Semua aturan dilanggar atas nama Kita Indonesia. Surya Paloh mengatakan apalah artinya CFD. Surya Paloh tidak tahu arti CFD. Padahal berkat CFD lah terwujudnya kebhinekaan. Setiap minggu, setiap kota melakukan CFD itu adalah momen silahturahmi," katanya.
Lebih lanjut, dia mengaku heran dengan Paloh karena pada tahun 2003, Metro TV mengapresiasi diberlakukannya CFD yang dimulai sejak tahun 2001. Oleh karena itu, Karya tidak lagi mengakui piagam penghargaan yang didapat dari Metro TV.
"Padahal 13 tahun lalu, Metro (TV) memberi penghargaan kepada kami. Kami dapat piagam, dan hari ini kami tidak sudi, saat ini kami melakban piagam ini," kata Persada.
Paloh sempat mengatakan bahwa acara Kebhinekaan atau persatuan bangsa lebih penting dibandingkan dengan acara CFD. Karena itu, dia menolak kalau penggunaan baju partai dilarang.
"Apalah arti CFD dibandingkan dengan persatuan bangsa, itu yang saya katakan. Jadi yang mau CFD boleh, mau sedikit menari boleh. Partai berperan dalam sebuah aspek kehidupan kebangsaan, masak partai berperan di DPR saja, apa partai berani duduk saja, tak boleh itu," kata Paloh, Minggu (4/12/2016).
Namun, sebenarnya penggunaan atribut partai dalam kegiatan dikawasan CFD jalan MH Thamrin-Sudirman melanggar Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Perda tersebut menyebutkan bahwa car free day tidak boleh dimanfaatkan untuk acara yang bermuatan politik.
Namun kemudian, Paloh mengaku siap disanksi jika memang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Tapi, dia sama sekali tidak menyesalkan keterlibatan kader-kader NasDem dalam aksi tersebut.
"Coba tanyakan ke Plt gubernur DKI, barangkali kalau melanggar kami siap menerima konsekuensinya untuk kebaikan yang kita rasakan," kata Paloh.
Berita Terkait
-
Sampah hingga Taman Rusak, Panitia Kita Indonesia Minta Maaf
-
Kapolri Ungkap Ada Tim Khusus Disiapkan Jelang Aksi 4 November
-
Aktivitas Tak Ramah Lingkungan di Indonesia Kita 4 Desember
-
Wasekjen Golkar: Aksi 212 dan 412 Sama-Sama Baik Untuk Bangsa
-
Plt Gubernur DKI Minta Aksi "Kita Indonesia" Bebas Atribut Partai
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Dahaga Menahun Berakhir, 295 Rumah di Semanan Kini Nikmati Air Bersih dari Waduk Aseni
-
Angka Putus Sekolah Tinggi, Pramono Buka Opsi Tambah Sekolah Gratis
-
Baleg DPR Dukung UU Pembatasan Uang Tunai, Dinilai Ampuh Tekan Politik Uang
-
Donald Trump Lanjut Blokade Selat Hormuz: Iran Tercekik Seperti Babi yang Dipanggang
-
Gus Ipul Bongkar Sosok Nurhayati, Aktivis Muslimat NU yang Gugur dalam Kecelakaan KRL
-
Donald Trump Minta Israel Jangan Asal Bom Lebanon, Serangan Harus Tepat Sasaran
-
Apresiasi Praja IPDN, Wamendagri Bima: Latih Kepemimpinan Atasi Dinamika Pemerintahan
-
Kebakaran Apartemen Mediterania Diduga karena Korsleting Listrik, 5 Penghuni Dievakuasi ke RS
-
Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Apa Plus Minusnya?
-
DPRD DKI: Jakarta Mimpi Jadi Kota Global Tapi Anak Putus Sekolah Masih Banyak