Suara.com - Tim kampanye pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni membantah rencana program pengembangan komunitas Rp1 miliar per RW tiap tahun merupakan bagian dari money politics jelang pilkada Jakarta periode 2017-2022. Hal ini menyusul pernyataan Bawaslu yang menyebutkan ada indikasi dugaan money politik yang dilakukan Agus-Sylviana karena program tersebut tidak tercatat dalam visi misi yang dilaporkan ke KPUD Jakarta.
"Hari ini belum ada sama sekali pelanggaran money politics sebagaimana dituduhkan. Bawaslu DKI Jakarta tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran money politics yang ada dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta kepada KPUD DKI Jakarta," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Agus-Sylviana, Didi Irawadi Syamsuddin, dalam jumpa pers di posko pemenangan, Jalan Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016)
Didi menambahkan KPUD Jakarta masih melakukan proses penanganan. Dia meyakini Agus dan Sylviana tidak melanggar aturan apapun.
Didi menilai Bawaslu terlalu kaku merekomendasikan kepada KPUD bahwa program pengembangan komunitas Rp1 miliar indikasi pelanggaran administrasi karena tidak tercantum dalam visi misi.
"Memang visi misi yang diserahkan Ke KPUD tidak ada kata per kata yang menyatakan program itu, namun program 1 miliar per RW merupakan penjabaran lebih detail dari visi misi yang ada dari 10 program unggulan Agus Sylvi," kata dia.
" Di Hal 29 dari visi misi yang disampaikan ke KPUD DKI Jakarta jelas disebutkan 'kami siap mengelaborasi visi misi dalam rangkaian kampanye Pilgub DKI Jakarta sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih operasional serta sasaran-sasaran yang lebih kuantitatif kepada masyarakat luas," Didi menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO