Suara.com - Inisiator kegiatan car free day, Ahmad Safrudin, kecewa dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh tentang pelaksanaan aksi damai bertema Kita Indonesia di tengah pelaksanaan car free day di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016) kemarin. Pernyataan Surya Paloh yang membuat Ahmad kecewa ialah ketika dikatakan apalah artinya car free bila dibandingkan dengan persatuan bangsa ini.
"Untuk diketahui, dulu Jakarta, menjadi kota tercemar nomor tiga di dunia. 57,8 persen warga Jakarta berpenyakit karena pencemaran udara," kata Ahmad dalam jumpa pers di gedung Sarinah, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Ahmad mengatakan penyumbang terbesar polusi udara di Ibu Kota adalah kendaraan.
"CFD sudah menjadi bagian dari masyarakat Jakarta. Kondisi jalan Jakarta sudah tidak mampu menampung kendaraan. Kenapa orang malas pakai kendaraan umum, karena fasilitas tidak memadai. Masyarakat tidak punya pilihan. Dan efeknya kepada pencemaran udara. Pluit dan sekitarnya (Jakarta Utara) tercatat sebagai tempat paling tercemar di Jakarta," kata Ahmad.
Itu sebabnya, adanya program car free day menjadi salah satu solusi. Program yang diselenggarakan tiap hari Minggu ini dapat memberikan ruang bagi publik untuk berkreasi, selain juga untuk memulihkan kondisi udara karena peredaran kendaraan dibatasi.
Dia menegaskan bahwa area untuk pelaksanaan car free day sejak awal bukan untuk tempat kampanye politik.
"CFD mempunyai pesan menciptakan publik space, pemulihan kualitas udara yang menginginkan ruang publik untuk aktivitas yang kondusif dan netral dari unsur SARA dan kepentingan politik serta orasi berkepentingan politik," katanya.
Aksi damai bertema Kita Indonesia, kemarin, mendapat kritik keras. Soalnya, pesertanya sebagian membawa atribut partai.
Tokoh-tokoh politik Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua Umum PPP Djan Faridz juga hadir.
Surya Paloh pun merespon pelaksanaan aksi Kita Indonesia yang dituduh melanggar aturan car free day.
"Apalah arti CFD dibandingkan dengan persatuan bangsa, itu yang saya katakan. Jadi yang mau CFD boleh, mau sedikit menari boleh. Partai berperan dalam sebuah aspek kehidupan kebangsaan, masak partai berperan di DPR saja, apa partai berani duduk saja, tak boleh itu," kata Surya Paloh.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan, Surya Paloh Ucapkan Selamat Kepada Keluarga Besar Pak Harto
-
Surya Paloh: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Pro Kontra Urusan Nanti
-
Surya Paloh Bicara Soal PAW Usai Sahroni dan Nafa Urbach Disanksi MKD, Begini Katanya
-
Usai Surya Paloh, Giliran Elite PKS Sambangi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Kemenhan
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu