Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sodik Mujahid menyayangkan terjadinya peristiwa penghentian paksa acara Kebaktian Kebangunan Rohani di Gedung Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Kamis (6/12/2016) malam, oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah.
"Tidak ada yang berhak mencegah baik negara atau anggota masyarakat lainnya," kata Sodik, Rabu (7/12/2016).
"Kegiatan ibadah apalagi yang tidak harian bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, di tempat apa saja selama itu dibenarkan dan dilindungi undang-undang," Sodik menambahkan.
Sodik mengingatkan pemerintah dan pemuka agama harus mengedukasi umat beragama untuk menunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap aksi intoleran.
"Pemerintah daerah, aparat keamanan dan pemuka agama yang ada dalam forum kerukunan umat beragama harus intens bertemu membahas kerukunan ini secara mendalam dan dilanjutkan dengan aksi nyata pembiasaan praktik kerukunan di lapangan," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya.
Sodik mengingatkan peristiwa penghentian paksa ibadah tersebut bisa menjadi pemicu konfik.
Sodik mengatakan seharusnya semua pemeluk agama saling menghormati pemeluk agama lain.
"Aparat juga harus bekerja lebih sungguh menjaga dan mencegah secara dini segala potensi konflik ini. Khusus acara di Bandung kita juga pertanyakan kerja aparat yang seperti membiarkan ada 'ummat lain' masuk ke dalam acara peribadatan suatu agama yang akhirnya menjadi biang dan sumber konflik," tutur Sodik.
Berita Terkait
-
Jelang Waisak 2025: Kisah 36 Biksu Lintas Negara Menuju Candi Borobudur
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Sebut Kupang Tinggi Toleransi Beragama, Ganjar: Kita Harus Jaga Bersama
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO