Suara.com - Belum lewat sebulan sejak terjadinya peristiwa bom di Gereja Oikoumene, Samarinda, peristiwa intoleransi kembali terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Kali ini aksi intoleran dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan cara menghentikan kebaktian menjelang Natal di Sabuga ITB, Bandung, Selasa (6/12/2016) sore.
"Apapun bentuk dan alasannya, pelanggaran terhadap hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir," ujar Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat, hari ini.
Menurut Sahat situasi yang terjadi telah meresahkan masyarakat, tidak hanya di Kota Bandung, namun berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Melihat situasi tersebut, hari ini, organisasi-organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyatakan sikap.
Pertama, menyesalkan terjadinya peristiwa pelarangan ibadah, dimana pemerintah dinilai takluk kepada tekanan massa intoleran.
Kedua, mendesak pemerintah segera mencopot kapolda, kapolres, kapolsek karena dianggap tidak mampu menjaga dan menjamin hak warga negara.
Ketiga, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menangkap dan memproses para pelaku intoleran.
Keempat, menilai intelijen bobol mencegah konflik di daerah telah terjadi berulangkali sehingga pemerintah harus mengevaluasi segi integritas personil maupun komandonya agar mampu menelisik lebih dalam guna mencegah tindakan radikal dan intoleran semakin meluas.
Kelima, meminta pemerintah segera membubarkan dan melarang organisasi intoleran yang tidak bernafaskan Pancasila.
Keenam, menyerukan kepada semua anggota Kelompok Cipayung Plus yang tersebar di seluruh Tanah Air agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman Republik Indonesia.
Ketujuh, meminta seluruh rakyat Indonesia agar tidak terprovokasi dan tetap bahu membahu menjaga persatuan bangsa.
Pernyataan sikap diikuti oleh Aminuddin Ma'ruf (Ketum PB PMII), Sahat Sinurat (Ketum PP GMKI), Angelius Wake Kako (Ketua PP PMKRI), Chrisman Damanik (Ketua PP GMNI), Putu Wiratnaya (Ketua PP KMHDI), Taufan P Korompot (Ketum DPP IMM), Suparjo (Ketua PP HIKMAHBUDHI).
Berita Terkait
-
Jelang Waisak 2025: Kisah 36 Biksu Lintas Negara Menuju Candi Borobudur
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Sebut Kupang Tinggi Toleransi Beragama, Ganjar: Kita Harus Jaga Bersama
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono
-
Amnesty Sebut RUU KKS Batasi Kebebasan Berekspresi: Indonesia Bisa Jatuh ke Level Berbahaya!
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!