Suara.com - Belum lewat sebulan sejak terjadinya peristiwa bom di Gereja Oikoumene, Samarinda, peristiwa intoleransi kembali terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Kali ini aksi intoleran dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan cara menghentikan kebaktian menjelang Natal di Sabuga ITB, Bandung, Selasa (6/12/2016) sore.
"Apapun bentuk dan alasannya, pelanggaran terhadap hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir," ujar Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat, hari ini.
Menurut Sahat situasi yang terjadi telah meresahkan masyarakat, tidak hanya di Kota Bandung, namun berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Melihat situasi tersebut, hari ini, organisasi-organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyatakan sikap.
Pertama, menyesalkan terjadinya peristiwa pelarangan ibadah, dimana pemerintah dinilai takluk kepada tekanan massa intoleran.
Kedua, mendesak pemerintah segera mencopot kapolda, kapolres, kapolsek karena dianggap tidak mampu menjaga dan menjamin hak warga negara.
Ketiga, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menangkap dan memproses para pelaku intoleran.
Keempat, menilai intelijen bobol mencegah konflik di daerah telah terjadi berulangkali sehingga pemerintah harus mengevaluasi segi integritas personil maupun komandonya agar mampu menelisik lebih dalam guna mencegah tindakan radikal dan intoleran semakin meluas.
Kelima, meminta pemerintah segera membubarkan dan melarang organisasi intoleran yang tidak bernafaskan Pancasila.
Keenam, menyerukan kepada semua anggota Kelompok Cipayung Plus yang tersebar di seluruh Tanah Air agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman Republik Indonesia.
Ketujuh, meminta seluruh rakyat Indonesia agar tidak terprovokasi dan tetap bahu membahu menjaga persatuan bangsa.
Pernyataan sikap diikuti oleh Aminuddin Ma'ruf (Ketum PB PMII), Sahat Sinurat (Ketum PP GMKI), Angelius Wake Kako (Ketua PP PMKRI), Chrisman Damanik (Ketua PP GMNI), Putu Wiratnaya (Ketua PP KMHDI), Taufan P Korompot (Ketum DPP IMM), Suparjo (Ketua PP HIKMAHBUDHI).
Berita Terkait
-
9 Momen Hangat Artis Muslim Dampingi Keluarga dan Kerabat di Hari Natal 2025
-
Jelang Waisak 2025: Kisah 36 Biksu Lintas Negara Menuju Candi Borobudur
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Sebut Kupang Tinggi Toleransi Beragama, Ganjar: Kita Harus Jaga Bersama
Terpopuler
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden