Suara.com - Ramdan Alamsyah, pengacara calon Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Mantan Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (PT BPP), Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan pernah memberikan uang senilai Rp7 miliar saat Pilkada Banten. Temuan ini atas perintah Humas KPK untuk mencari siapa pihak yang terindikasi korupsi dalam direktori putusan terkait kasus korupsi sengketa Pilkada Banten seperti yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo
"Dari keterangan media maupun Humas KPK kan, (menyuruh) coba cek sendiri di direktori putusan yang sebelumnya. Nah, kami baca, di direktori putusan sebelumnya, ada keterangan dari saksi yang menerangkan dalam halaman 103 bahwa PT BPP, saksi pernah menulis setoran 7 miliar terkait Pilkada Banten. Namun saksi tidak mengetahui rinciannya," katanya di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2016).
Menurutnya, sejumlah uang mengalir ke Gubernur Banten Nonaktif Rano Karno. Katanya, jumlah uang yang diberikan Mantan Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (PT BPP) tersebut mencapai Rp1,25 miliar.
"Dan dalam pembukuan tersebut, saksi (Wawan) juga pernah menulis Rp1,250 miliar keperluan dropping ke Rano Karno. Bahwa yang menyatakan adalah terdakwa Wawan. Jadi dari seluruh direktori putusan yang kami baca, yang kaitannya dengan Pilkada Banten, hari ini namanya hanya RK," kata Ramdan.
Dia pun menjelaskan tujuan kedatanganny ke gedung KPK. Dimana meminta pihak KPK menjelaskan tentang siapa pihak yang terlibat dalam pernyataan dugaan korupsi yang dikatakan Agus Rahardjo. Ia berharap KPK akan memberikan keterangan tersebut tanpa menunggu proses pilkada selesai.
"Makanya kita kirim surat di sini pada intinya meminta ketegasan dari KPK untuk dibuka siapa yang sudah atau akan jadi tersangka di Pilkada Banten ini. Jadi jangan sampai menunggu selesai Pilkada. Karena terlalu lama, Februari," katanya.
Ramdan mengaku, pihak Wahidin siap untuk melakukan pembuktian atas dugaan tersebut. Termasuk bila nanti dipanggil KPK untuk diperiksa.
"Makanya kami coba klarifikasi. Jangan sampai kemudian fitnah ada di kubu kita. Kita juga tidak mau fitnah. Dan kita siap. Jika memang harus diperiksa, Pak Wahidin pun, kalau memang ada keterlibatan siapapun termasuk misalkan yang dituduhkan seolah-olah adalah tim kita, kita siap tanpa harus menunggu," kata Ramdan.
Baca Juga: Aher dan Kang Emil Mestinya Kompak Soal Kasus Ibadah di Sabuga
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota