Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, DPR mendukung upaya untuk modernisasi dan revitalisasi alat utama sistem pertahanan dari Tentara Republik Indonesia.
Alasannya karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jangkauan yang luas baik darat, laut dan udara, sehingga membutuhkan alutsista yang baik. Hal itu dikatakan Fadli menanggapi musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Wamena, Papua, Kemarin.
"Karena itu memang kita sangat mendukung modernisasi dan revitalisasi TNI ini sesegara mungkin. Yang paling penting itu adalah tepat dan sesuai dengan kebutuhan," kata Fadli di DPR, Senin (19/12/2016).
Pesawat Hercules yang jatuh di Wamena, Papua ini adalah pesawat bekas dari Australia. Fadli mengatakan pemerintah harus memikirkan kembali ketika ingin membeli alutsista dari negara lain. Sebab, setiap alutsista memiliki masa kedaluarsa.
"Jadi sebaiknya kita tidak beli barang bekas lah. Saya kira kita bisa merencanakan anggaran yang ada untuk membeli alutsista yang terbaik bagi TNI kita," kata dia.
Fadli menambahkan, modernisasi dan revitalisasi alutsista harus segera dilakukan. Namun, pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian untuk memilih alutsista prioritas.
"Perlu membuat kajian yang tepat, kebutuhan kita apa. Proyeksi jangka pendek, menengah, dan panjang seperti apa," ujar dia.
Karenanya, Fadli mengatakan, untuk saat ini perlu dilakukan moratorium untuk alutsista yang ada. Sekaligus melakukan pengecekan terhadap alutsista yang sudah tua.
"Karenanya, Saya kira perlulah melakukan evaluasi terhadap perangkat yang ada, termasuk Hercules," tuturnya,
Baca Juga: 7 Korban Tewas Kecelakaan Pesawat Hercules Dimakamkan di Malang
Selain itu, Fadli berharap dilakukan investigasi terhadap musibah pesawat Hercules yang jatuh ini dan disampaikan secara terbuka. Dengan investigasi tersebut, maka akan diketahui faktor penyebab musibah itu.
"Kita kan belum tahu hasil investigasi sesungguhnya. Kenapa bisa jatuh? Apakah karena cuaca? Muatan? Atau sudah tua?" kata dia.
"Yang pasti, investigasi ini jangan ditutupi, harus transparan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau ditutupi ini akan berulang lagi," tambahnya.
Tag
Berita Terkait
-
7 Korban Tewas Kecelakaan Pesawat Hercules Dimakamkan di Malang
-
Hercules Jatuh di Papua, TNI AU Lakukan Investigasi Hari Ini
-
Janji Manis Pelda Agung ke Anak Sebelum Pesawat Hercules Jatuh
-
Komisi I DPR Berduka Atas Jatuhnya Pesawat Hercules di Papua
-
TNI AU Hentikan Sementara Tes Kualifikasi Penerbang di Papua
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri