Suara.com - Pengacara tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan berbau SARA Buni Yani, Aldwin Rahadian, membeberkan penyebab hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan Buni Yani atas penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya, Rabu (21/12/2016).
"Tadi saya sampaikan bahwa untuk praperadilan ini. Kami dikunci oleh surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016," kata Aldwin usat persidangan.
Menurut Aldwin pertimbangan hakim tunggal yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terlalu kaku karena hanya sebatas prosedural dan pemeriksaan formil.
"Dan kami tahu sendiri bahwa kepolisian ini anak emas KUHAP. Jadi dalam hal ini punya kewenangan yang penuh kalau dalam soal prosedur secara formil dan lain sebagainya," ujar Aldwin.
Menurut Aldwin surat edaran Mahkamah Agung hanya menyaratkan adanya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun, tidak menyaratkan adanya pengujian sah dan tidaknya dua alat bukti tersebut.
"Seharusnya bisa diuji juga alat bukti ini sah atau tidak. Perbuatan itu, perbuatan pidana atau tidak. Kalau dengan adanya surat edaran MA itu, sangat kaku dan pada akhirnya terbentur oleh persoalan-persoalan formil, prosedural," ujar Aldwin.
Lebih lanjut, Aldwin mengatakan karena surat edaran MA dipakai sebagai dasar pertimbangan hakim, keterangan saksi fakta dan saksi ahli dikesampingkan.
"Padahal saksi-saksi Ahli, saksi-saksi fakta menguatkan permohonan dalil kita. Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi itu," kata Aldwin.
Buni Yani menggugat polisi karena menganggap mekanisme penetapan status tersangka kepadanya menyalahi KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009.
Buni Yani menjadi tersangka pada Rabu (23/11/2016). Dosen nonaktif LSPR dijadikan tersangka setelah mengunggah video potongan pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menulis tiga paragraf status di Facebook.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Buni Yani Comeback: Dulu Sukses Penjarakan Ahok, Kini Ikutan 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi, Siapa Dia?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya