Suara.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta pemerintah tidak terlalu reaktif dalam menghadapi ancaman di dunia maya. Misalnya soal situs atau media sosial yang menyebarkan berita hoax. Jika pemerintah terlalu reaktif akan membuat gaduh di masyarakat.
"Jangan terlalu reaktif pemerintah, karena bisa membuat semakin panik," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk 'Media Sosial, Hoax dan Kita' di Warung Daun, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
Politisi PDI Perjuangan itu juga setuju pemerintah dalam hal ini mengatur informasi yang beredar di masyarakat. Namun ia menuding saat ini pemerintah seperti kebablasan mengatur di media sosial.
"Kalau pernyataan mengatur bagaimana cara mengatur untuk berbicara di dunia maya. Ini kan sulit. Di dunia nyata saja kalau baca mengatur terminologinya, maka sudah kurang tepat. Karena abad sekarang kalau diatur itu sulit," kata dia.
Kata Effendi, jika pemerintah terlalu kebablasan mengatur di media sosial akan kembali ke zaman orde baru.
"Kalau mengatur, nanti sulit nanti seperti kembali ke alam orde baru yang menggunakan tirani sangat militersitik. Pokoknya, ini kan repot. Jadi negara sebesar Cina yang komunis saja, tidak melakukan counter dengan cara menghalangi siapapun yang ingin bicara di dunia maya. Sepanjang pemerintah baik nggak ada salah," paparnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi