Dalam kunjungan kerja bersama Presiden Republik Indonesia di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1/2017), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong percepatan pencairan dana manfaat Program Indonesia Pintar. Muhadjir meninjau kegiatan pencairan dana manfaat PIP yang dipusatkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Pekalongan.
"Kemendikbud berkomitmen untuk terus mengupayakan agar siswa-siswa terutama yang sudah menerima Kartu Indonesia Pintar sesegera mungkin mengambil manfaat dari program ini. Kita terus berupaya membantu menyelesaikan kendala-kendala yang mereka hadapi," kata Muhadjir.
Dalam sambutan, Muhadjir mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh siswa dan orangtua.
“Manfaat PIP memang harus digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan sekolah putra-putri bapak dan ibu. Jangan digunakan untuk hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sekolah," kata Muhadjir.
Ratusan siswa yang berasal dari keluarga miskin dari berbagai jenjang satuan pendidikan se-Kota Pekalongan difasilitasi untuk datang dan memadati aula SMKN 3 untuk menerima manfaat percepatan pencairan ini. Mereka umumnya sudah menerima Kartu Indonesia Pintar, namun belum melalukan pencairan karena berbagai kendala seperti jarak yang terlalu jauh untuk mencapai bank atau kekurangpahaman orangtua mengenai hal ini.
Dari Rp9.440.725.000 dana PIP yang digelontorkan untuk Kota Pekalongan, sudah hampir mencapai 70 persen yang sudah dicairkan oleh penerima Kartu Indonesia Pintar. Sisanya terkendala karena berbagai hal seperti jarak yang terlalu jauh untuk mencapai bank atau kekurangpahaman orang tua mengenai hal ini.
Ira Fitrianiningsih, siswi kelas sebelas jurusan Tata Busana SMKN 1 Pekalongan, mengatakan akan menggunakan manfaat PIP untuk membeli bahan dan alat praktik seperti kain.
"Saya mau menabung juga untuk membeli mesin jahit, selama ini masih pinjam kepunyaan bu'le," ujar Ira.
Sementara Suharto, orangtua dari siswa SD Aisyiah Qurrota A'yun, bersyukur dan mengatakan akan menggunakan manfaat PIP untuk membeli seragam sekolah baru anaknya.
"Baju seragam anak saya sudah sobek-sobek, saya akan belikan seragam baru supaya sekolahnya lebih semangat," kata Suharto yang sehari-hari bekerja sebagai supir.
Berita Terkait
-
Cara Mengecek PIP 2025 Sudah Cair Apa Belum, Panduan Cek Status hingga Solusi Dana Belum Masuk
-
Bank Pencairan Dana PIP Jenjang SD, SMP dan SMA
-
Panduan Lengkap Cara Mendapatkan KIP 2025 untuk Siswa SD, SMP, hingga SMA
-
Kapan Pencairan PIP Termin 2 dan 3? Cek Jadwal dan Syaratnya
-
Dana PIP 2025 Belum Cair? Ini Langkah-langkah Solusi Mengatasinya
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan