Suara.com - Tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, menilai dinasti politik memiliki potensi korupsi yang besar. Menurut Anggawira modus politik dinasti biasanya dilakukan penguasa dengan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan darah dan keturunan sebagai pejabat publik.
Hal tersebut disampaikan Anggawira menanggapi banyaknya pejabat daerah hasil dari dinasti politik yang tersangkut kasus korupsi, seperti Bupati Klaten Sri Hartini dan Ratu Atut Chosiyah di Banten.
"Kita lihat dinasti politik yang dibangun di Indonesia termasuk Klaten dan Banten motifnya bukan mendedikasikan diri untuk memaksimalkan pelayanan publik atau bekerja demi masyarakat. Tapi rentan terjadi hal yang sifatnya pada korupsi yang terstruktur," ujar Anggawira yang juga Koordinator Sahabat Anies-Sandiaga.
Menurutnya politik dinasti sangat bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia.
"Politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Kadangkala politik dinasti sengaja dibingkai seakan-seakan memang lazim dalam berdemokrasi. Padahal jika terjadi akan sangat masif korupsinya seperti yang sekarang baru terjadi," kata Anggawira yang juga fungsionaris Partai Gerindra.
Dia juga menyindir pasangan calon nomor urut satu -- Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni -- untuk pilkada Jakarta tentang politik dinasti. Menurutnya, ini juga harus diperhatikan karena yang diutamakan adalah rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni.
"Kita harus pilih berdasarkan rekam jejak, kualitas, dan kapasitas calon pemimpin. Jangan belum siap pimpin Jakarta karena didorong keluarga untuk maju jadinya bangun dinasti politik," kata Anggawira.
Pilkada Jakarta akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Saat ini, masih masanya kampanye, yang sudah dimulai sejak 28 Oktober 2016 dan akan berakhir pada 11 Februari 2017.
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengikuti bursa pilkada. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Kedua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
Ketiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah