Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu janji menyelidiki pelatihan bela negara yang diadakan Komandan Kodim 0603 Lebak Banten Letnan Kolonel (Czi) Ubaidilllah dengan peserta anggota Front Pembela Islam (FPI).
Hal ini menyusul pencopotan Letkol (Czi) Ubaidillah karena tak seizin atasan ketika menyelenggarakan pelatihan bela negara.
"Saya baru selidikin training FPI, harusnya izin saya dulu. Tapi kalau tidak izin ya tidak apa-apa juga sih. Cuma kalau ada hal yang luar biasa gini (harus izin)," ujar Ryamizard usai menghadiri perayaan HUT PDI Perjuangan ke 44 tahun di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).
Ryamizard menuturkan secara kebijakan tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengikuti pelatihan bela negara.
"Masa nggak boleh? Ya saya makanya mau verifikasi kenapa bisa terjadi, "ucap dia.
Lebih lanjut, Ryamizard menuturkan selama pelatihan bela negara baik, semua masyarakat bisa mengikuti program tersebut termasuk FPI. Namun semua kegiatan bela negara harus dikoordinasikan baik Kementerian Pertahanan dan TNI agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
"Ya kalau kita mengajarkannya baik ya boleh, kenapa nggak? semua bangsa ini harus bela negara, FPI itu juga lakukan bela negara, semuanya bisa saja (bela negara) tapi yang pas lah," tutur Ryamizard. .
"Seharusnya begitu bagus, tapi ini kan harus koordinasi semua biar tidak ada yang pro dan kontra. Jadi kan tidak bagus," sambungnya.
Posisi Dandim 0603 Lebak kini digantikan oleh Letnan Kolonel ARH Syafa' Susanto.
Baca Juga: Latih FPI Bela Negara Dandim Dicopot, PDIP: Kami Apresiasi
"Melaksanakan perintah. Harus diikuti itu. Sekarang (Ubaidillah) tidak diberi jabatan," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III Siliwangi Kolonel ARH M. Desi Arianto kepada Suara.com.
Sebelum ditugaskan menjabat Dandim 0903 Lebak, Letkol ARH Syafa' menjabat Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 064 Serang. Syafa' pernah menjabat Danyon Arhanudse-14 Kodam III/ Siliwangi. Dia alumni Akmil 1999. Desi menegaskan penyelenggaraan program bela negara intinya harus sesuai prosedur.
"Ada prosedur yang harus ditaati, lapor dulu, berjenjang. Misalnya lapor Danrem, Pangdam, kan seperti itu. Nanti yang menentukan Pangdam," kata Desi.
Kemarin, Desi Ariyanto menegaskan latihan di Lebak yang diikuti oleh anggota FPI bukan latihan militer sebagaimana isu yang berkembang di media sosial.
"Bersama ini perlu disampaikan bahwa seluruh kegiatan latihan tersebut bukanlah latihan militer, tetapi latihan bela negara," katanya
Desi Ariyanto mengatakan pelatihan bela negara bertujuan untuk memupuk kecintaan masyarakat kepada negara dan bangsa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil