CSIS: Masyarakat Puas Tapi Jokowi 'Tersandera' Kabinet Kerja

Suara.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan bahwa rapor kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sepanjang tahun 2016 dinilai luar biasa. Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat dari tahun 2015 yang hanya 50,6 persen, menjadi 66,5 persen pada tahun 2016.

"Penilaian warga terhadap kinerja pemerintah Jokowi mengalami kemajuan. Kalau tahun pertama pemerintahannya kurang, tahun ini meningkat lebih dari 15 persen," kata Arya, dalam konferensi pers terkait "Prospek Ekonomi dan Politik Indonesia Tahun 2017" di Gedung Pakarti, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

Namun begitu, kata Arya, prestasi Jokowi-JK tidak sejalan dengan prestasi yang ditorehkan oleh para pembantunya di Kabinet Kerja. Menurutnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri hanya bertengger pada angka 56 persen saja.

"Meskipun naik, Presiden masih akan tersandera dengan performa dan kinerja menteri yang belum optimal," katanya.

Menurut Arya, anjloknya nilai kepuasan publik terhadap kinerja para menteri terutama karena kinerja menteri di bidang ekonomi tidak optimal. Oleh karena itu, yang menjadi fokus Presiden pada tahun ini adalah meningkatkan kinerja di bidang ekonomi sebagai bidang yang langsung menyentuh kehidupan pokok masyarakat.

"Tingkat kepuasan terhadap kementerian bidang ekonomi menjadi yang terendah dibandingkan dengan kementerian lainnya," kata Arya.

Sehubungan dengan hasil itu, Arya menilai bahwa figur Jokowi tidak bisa tersaingi oleh tokoh lainnya saat ini, terutama yang ada di pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut menurutnya, Presiden harus menguatkan lembaga lainnya termasuk kementerian.

"Sebagai Presiden, figur Jokowi masih kuat. Hingga kini belum ada tokoh yang mampu menandingi popularitas dan keterpilihan Jokowi," katanya.

"Tantangan ke depan adalah Jokowi tidak lagi bisa bermanuver sendiri, namun harus memperkuat lembaga kepresidenan dan kementerian yang dapat menopang dan memberikan masukan kepada Presiden," tutup Arya.