Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menganggap wajar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh tentang maraknya berita hoax di era pemerintahan Joko Widodo.
"Saya kira wajar ya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurutnya hoax dan fitnah sudah lama beredar di dunia maya. Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah punya prosedur untuk menanganinya.
Fadli kemudian menyinggung kasus hoax yang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri, namun menurutnya tidak ditindaklanjuti dengan baik.
"Laporan saya nggak ada tuh direspon, sementara hal-hal kecil kayak orang bawa bendera, langsung ditangkap. Saya kira ini, ketidakadilan yang semakin mencolok dalam penegakan hukum. Tebang pilih," ujar dia.
"Saya kira wajar ya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurutnya hoax dan fitnah sudah lama beredar di dunia maya. Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah punya prosedur untuk menanganinya.
Fadli kemudian menyinggung kasus hoax yang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri, namun menurutnya tidak ditindaklanjuti dengan baik.
"Laporan saya nggak ada tuh direspon, sementara hal-hal kecil kayak orang bawa bendera, langsung ditangkap. Saya kira ini, ketidakadilan yang semakin mencolok dalam penegakan hukum. Tebang pilih," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai keluhan mantan Presiden Yudhoyono di Twitter mengenai banyaknya berita bohong merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa.
"Kondisi tentang fitnah tentang hoax ini kan semakin merajalela. Ini kan bentuk keprihatinan. Bagus kan kalau disampaikan masa nggak boleh," kata Syarief di DPR.
Menurut Syarief sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah, katanya, memiliki otoritas untuk memberantas penyebar hoax.
Syarief mengatakan Yudhoyono dan Partai Demokrat saat ini berada di luar pemerintahan. Cuitan Yudhoyono lewat media sosial merupakan aspirasi agar bisa didengar pemerintah.
"Jadi tentunya jalurnya ke sana atau ke DPR. Komisi terkait, itu aja. Kecuali kalau kami partai Pemerintah bisa disampaikan langsung," ujar anggota Komisi I DPR.
Terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak seharusnya masalah hoax dikeluhkan, Syarief mengatakan keluhan Yudhoyono seharusnya menjadi momentum untuk meluruskan kekeliruan yang sedang dihadapi pemerintah.
"Saya pikir keliru kalau banyak keluhan. Kan Pak SBY hanya saat-saat tertentu momen tertentu saja menyampaikan itu. Jadi keliru kalau terlalu banyak masa enggak boleh prihatin. Masa mau dibiarkan," kata Syarief.
Kemarin, Jokowi mengatakan bahwa semua negara juga menghadapi hoax. jadi, tidak perlu banyak mengeluh.
Yudhoyono mengeluhkan bangsa ini yang sekarang banyak hoax. Melalui cuitan, Yudhoyono tidak menawarkan pemecahan, dia hanya menulis: "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar 'hoax' berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*."
"Kondisi tentang fitnah tentang hoax ini kan semakin merajalela. Ini kan bentuk keprihatinan. Bagus kan kalau disampaikan masa nggak boleh," kata Syarief di DPR.
Menurut Syarief sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah, katanya, memiliki otoritas untuk memberantas penyebar hoax.
Syarief mengatakan Yudhoyono dan Partai Demokrat saat ini berada di luar pemerintahan. Cuitan Yudhoyono lewat media sosial merupakan aspirasi agar bisa didengar pemerintah.
"Jadi tentunya jalurnya ke sana atau ke DPR. Komisi terkait, itu aja. Kecuali kalau kami partai Pemerintah bisa disampaikan langsung," ujar anggota Komisi I DPR.
Terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak seharusnya masalah hoax dikeluhkan, Syarief mengatakan keluhan Yudhoyono seharusnya menjadi momentum untuk meluruskan kekeliruan yang sedang dihadapi pemerintah.
"Saya pikir keliru kalau banyak keluhan. Kan Pak SBY hanya saat-saat tertentu momen tertentu saja menyampaikan itu. Jadi keliru kalau terlalu banyak masa enggak boleh prihatin. Masa mau dibiarkan," kata Syarief.
Kemarin, Jokowi mengatakan bahwa semua negara juga menghadapi hoax. jadi, tidak perlu banyak mengeluh.
Yudhoyono mengeluhkan bangsa ini yang sekarang banyak hoax. Melalui cuitan, Yudhoyono tidak menawarkan pemecahan, dia hanya menulis: "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar 'hoax' berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*."
Komentar
Berita Terkait
-
Kenaikan Gaji PNS 2025: Hoax atau Fakta?
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
-
Melengos Tak Disalami, Heboh SBY Cueki Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Publik Curigai Gegara Ini!
-
SBY Minta Masyarakat Sadar, Indonesia Bukan Negeri Kaya Minyak!
-
Singgung Situasi Global, SBY: Uang Lebih Banyak Digunakan untuk Kekuatan Militer, Bukan Lingkungan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu