Suara.com - Pengamat politik Bonie Hargens menilai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya tidak perlu mengeluh lewat Twitter mengenai banyaknya berita bohong atau hoax akhir-akhir ini. Menurut Bonie itu bukan langkah bijaksana.
"Presiden Jokowi tengah sibuk membenahi bangsa ini. Sepuluh tahun Pak SBY membuang sampah, dan negara ini penuh dengan tumpukan sampah," kata Bonie di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).
Bonie mengingatkan Yudhoyono seharusnya dia ikut bertanggungjawab atas apa yang terjadi sekarang. Dengan kata lain, Yudhoyono harus mendukung upaya pemerintahan Jokowi, bukan malah menyindirnya.
"Itu statement yang tidak bijaksana. Karena sebagai mantan Presiden, harusnya Pak SBY bertanggungjawab secara moral, membangun ketenteraman dan keamanan bersama. Mendukung pemerintahan yang prosesnya sedang berjalan. Pernyataan SBY itu harusnya lebih bijaksana," katanya.
Boni mencurigai motif Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan keluhan semacam itu.
"Makanya saya sampaikan, jangan sampai kelompok garis keras ini dijadikan alat oleh kekuatan politik ini dan saat yang sama dia berkelindan dengan kelompok garis keras untuk membangun negara agama. Jadi yang mau dirusak ini persepsi masyarakat ini, persepsi kolektif kita, makanya saya bilang, ayo kita klarifikasi dan buat dikotomi supaya jelas, yang mana memperjuangkan Indonesia dan mana yang bukan, supaya jelas dulu mana musuh kita. Kalau kemudian kelompok politik ini kita kelompokkan lagi, mana kelompok politik yang menciptakan masalah mana yang menyelesaikan masalah, yang menciptakan ini kita harus lokalisir," kata Bonie.
Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua negara juga menghadapi hoax. jadi, tidak perlu banyak mengeluh.
Yudhoyono mengeluhkan bangsa ini yang sekarang banyak hoax. Melalui cuitan, Yudhoyono tidak menawarkan pemecahan, dia hanya menulis: "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar 'hoax' berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY"
Berita Terkait
-
5 Fakta Isu Menteri Keuangan Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun
-
Kemenkeu: Berita Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara 100 Persen Hoaks
-
Dunia Diambang Perang Dunia III, Situasinya Kini Mirip Jelang Perang Dunia I dan II
-
SBY Ingatkan Bahaya Perang Dunia III: 5 Miliar Nyawa Terancam, Peradaban Bisa Musnah!
-
Mendedah Alasan Demokrat Putar Haluan Buka Pintu Pilkada Lewat DPRD
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg