Anggota DPR Tolak Kebijakan Trump Larang Muslim Masuk AS

Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Bobby Adhityo Rizaldi ‎menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang imigran dari sejumlah negara muslim. Walaupun Indonesia tidak termasuk negara yang masuk daftar yang dilarang, kebijakan tersebut dinilai bisa memicu gerakan anti Islam.

"Tanpa bermaksud mengintervensi kebijakan Amerika di sana, larang tersebut kami sebenarnya tidak mendukung, walaupun Indonesia bukan dari tujuh negara tersebut itu bisa memicu anti Islam yang di mana warga Indonesia yang ada di sana," kata Bobby di DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Bobby mengatakan mengatakan kebijakan tersebut patut disayangkan. Dia berharap Trump mempertimbangkan untuk membatalkannya.

‎"Jadi untuk kepentingan Indonesia walaupun kita tidak termasuk negara yang dilarang, kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut, kiranya Donald Trump dapat menarik kebijakan tersebut, jadi kami meyayangkan kebijakan itu," kata anggota Fraksi Golkar.

Bobby mengaku sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat mengenai kondisi terkini warga Indonesia di sana.

KBRI, kata Bobby, sudah mengeluarkan peringatan kepada warga Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk tetap tenang dan berhati-hati.

"Kalau tidak salah KBRI dan KJRI sudah membuka pelayanan 24 jam untuk mengatasipasi kiranya ada kerusuhan agama," ujar dia.

Bobby mengatakan kebijakan tersebut memang tidak berdampak langsung kepada Indonesia, namun sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia tentunya tetap akan merasakan efeknya.

"Secara langsung Indonesia tidak terganggu, tetapi negara Indonesia negara Islam terbesar yang WNI nya yang ada di sana, secara tidak langsung akan berdampak pada WNI kita di sana," tuturnya.

Trump resmi melarang pengungsi dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya Muslim masuk ke Amerika Serikat, yaitu dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari ke depan.

Kebijakan tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai kelompok di dunia.

Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Amerika yaitu pluralisme agama.