Agus Harimurti Yudhoyono kampanye di Cipinang [suara.com/Erick Tanjung]
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, tidak terganggu dengan dua kasus yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Dua kasus tersebut yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor wali kota Jakarta Pusat dan kasus dana hibah Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta. Dalam dua kasus ini, Sylviana menjadi saksi.
"Walaupun mereka mencoba mengganggu, tapi kami tetap pada semangat perjuangan. Karena yang kami perjuangkan adalah rakyat Jakarta yang benar-benar ingin perubahan untuk kota ini," kata Agus usai kampanye di RW 4, Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (30/1/2017).
Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini warga Jakarta tidak akan terpengaruh oleh dua kasus tersebut.
Agus menyatakan akan memaksimalkan sisa waktu untuk kampanye sebaik-baiknya dalam menarik dukungan warga.
"Warga Jakarta sudah sangat cerdas melihat situasi politik saat ini. Saya akan terus berjuang dengan strategi-strategi terbaik untuk memenangkan pikiran dan hati masyarakat dimanapun," ujar dia.
Petinggi partai pendukung Agus dan Sylviana, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto, meminta Bareskrim Polri bersikap netral dalam menangani kasus tersebut.
"Kami melihat proses hukum di satu sisi harus kita jaga agar hukum itu on the track pada kepentingan hukum bukan kepentingan di luar hukum. Kita juga mengingatkan aparat penegak hukum khususnya Polri agar tetap netral dalam kompetisi politik termasuk pilkada ini," kata Didik di DPR.
"Walaupun mereka mencoba mengganggu, tapi kami tetap pada semangat perjuangan. Karena yang kami perjuangkan adalah rakyat Jakarta yang benar-benar ingin perubahan untuk kota ini," kata Agus usai kampanye di RW 4, Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (30/1/2017).
Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini warga Jakarta tidak akan terpengaruh oleh dua kasus tersebut.
Agus menyatakan akan memaksimalkan sisa waktu untuk kampanye sebaik-baiknya dalam menarik dukungan warga.
"Warga Jakarta sudah sangat cerdas melihat situasi politik saat ini. Saya akan terus berjuang dengan strategi-strategi terbaik untuk memenangkan pikiran dan hati masyarakat dimanapun," ujar dia.
Petinggi partai pendukung Agus dan Sylviana, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto, meminta Bareskrim Polri bersikap netral dalam menangani kasus tersebut.
"Kami melihat proses hukum di satu sisi harus kita jaga agar hukum itu on the track pada kepentingan hukum bukan kepentingan di luar hukum. Kita juga mengingatkan aparat penegak hukum khususnya Polri agar tetap netral dalam kompetisi politik termasuk pilkada ini," kata Didik di DPR.
Sylviana dan Agus diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
Anggota Komisi III DPR juga meminta Bareskrim Polri menangani Sylviana dengan arif.
"Jadi jangan sampai ada anggapan penegakan hukum mempolitisi diri di dalam penegakan hukumnya. Kita ingatkan polisi untuk menegakkan hukum dan tidak boleh mengintervensi keputusan politik," ujarnya.
Didik mengatakan akan menanyakan dua kasus tersebut kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Komisi III sudah mengagendakan raker dengan kepolisian, kita juga ijin meminta kepastian dan kesiapan polisi mengawal pilkada berjalan lancar dan demokratis tanpa harus mengintervensi dirinya di dalam kepentingan Pilkada pastinya secara umum seluruh pilkada di Indonesia," kata dia.
Anggota Komisi III DPR juga meminta Bareskrim Polri menangani Sylviana dengan arif.
"Jadi jangan sampai ada anggapan penegakan hukum mempolitisi diri di dalam penegakan hukumnya. Kita ingatkan polisi untuk menegakkan hukum dan tidak boleh mengintervensi keputusan politik," ujarnya.
Didik mengatakan akan menanyakan dua kasus tersebut kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Komisi III sudah mengagendakan raker dengan kepolisian, kita juga ijin meminta kepastian dan kesiapan polisi mengawal pilkada berjalan lancar dan demokratis tanpa harus mengintervensi dirinya di dalam kepentingan Pilkada pastinya secara umum seluruh pilkada di Indonesia," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK