Suara.com - Tersangka dugaan suap kepada Hakim Konstitusi nonaktif Patrialis Akbar, Basuki Hariman membantah memiliki 28 stempel bertuliskan nama kementerian dan organisasi internasional dari beberapa negara, yang berhubungan dengan importasi daging di kantornya di Sunter, Jakarta Utara.
Basuki merupakan tersangka pemberi suap sebesar 20ribu dolar AS dan 200ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2 miliar kepada Hakim Konstitusi nonaktif Patrialis Akbar. Penyuapan ini untuk mempengaruhi putusan MK atas permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Hal ini disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (30/1/2017) malam. Ia mengaku baru mendengar adanya stampel yang ditemukan penyidik KPK. "Kalau stempel saya nggak tau. Saya belum ngerti. Baru denger (ada stempel)," kata dia.
Basuki mengklaim bahwa usaha yang dijalaninya terkait impor daging sudah sesuai prosedural. "Semua ada izinnya. Semua ada notanya. Semua saya urus izinnya. Untuk mendapatkan izin itu di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tapi kalau ada stempel itu saya ngga tahu," akunya.
Menurut Basuki, bisa saja ada orang lain yang melakukan hal tersebut. "Yang jelas saya nggak pernah. Itu ada di bagian lapangan. Ada anak buah saya di lapangan," sambungnya.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa sertifikat halal atau stempel halal telah didapat dari negara luar yang mengekspor daging ke Indonesia
"Halal itu dari negara luar. Itu udah dari negara asalnya. Daging kita dari Ausie itu sudah ada sertifikatnya. Negara lain Amerika, New Zealand, Kanada ada, Cina nggak ada. Yang ada dari India yang cuma Bulog yang boleh," jelasnya merinci.
Tak hanya itu, Basuki juga membantah adanya pertemuan yang dilakukan oleh dirinya, Patrialis dan Kamaludin, sebelum dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada Rabu (25/1/2017). Ia menegaskan pernah memberikan hadiah kepada Patrialis.
"Tidak ada (pertemuan). Tuduhan saya adalah berjanji dan memberikan hadiah kepada Hakim MK Patrialis. Tapi saya sampai sekarang belum pernah ngasih janji sama Hakim MK (Patrialis)," jelas Basuki.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban