Suara.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mengaku isu penyadapan yang dilontarkan Presiden RI ke-6 tidak mengganggu kegiatan kampanye mereka.
"Secara langsung tidak, saya tetap fokus dengan kampanye dan strategi, tetapi yang jelas praktek penyadapan itu melanggar UU, konstitusi dan itu pidana," ujar dia di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan hal tersebut menjadi koreksi bersama karena penyadapan melanggar undang-undang dan mengancam hak kebebasan sipil.
Cagub yang diusung empat partai itu berharap tidak ada penyadapan sewenang-wenang ke depan agar tidak mengganggu demokrasi di Tanah Air.
"Lalu dengan mudahnya dialihkan isunya, kami mencari keadilan di sini, tentunya semua warga negara bisa mendapatkan ancaman serupa dong," tutur suami model Annisa Pohan itu.
Ada pun Sylviana mengatakan sama sekali tidak terganggu dengan isu tersebut dan tetap fokus menjalankan kampanye dalam waktu yang tersisa. Ia enggan berkomentar lebih lanjut.
"Sangat tidak berpengaruh, kami tetap lurus mendengarkan suara dan insya Allah mewujudkan harapan masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pihak berwenang segera mengusut tuntas isu penyadapan yang dilakukan terhadap dirinya, seperti diungkapkan tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
SBY menekankan tim kuasa hukum Ahok dalam persidangan menyebut memiliki bukti percakapan antara dirinya dengan Ketua MUI yang juga Rais A'am PBNU Ma'ruf Amin yang menyangkut Fatwa MUI soal kasus Ahok. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Bukti Awal Sudah Kantongi! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI
-
Jarwinn Solar Panel Solusi Listrik Lebih Hemat Di Saat Viral BBM Naik
-
BGN Pastikan Motor Listrik Bakal 'Blusukan' Antar MBG di Seluruh Indonesia
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum