Suara.com - Kegiatan Istighosah Kebangsaan Warga Nahdliyin Jakarta yang dihadiri calon gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di rumah Ketua Umum PPP Djan Faridz di Jalan Talang, nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2017) sore, diprotes Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PW GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin mengatakan meskipun mengatasnamakan warga Nahdliyin Jakarta dan memakai logo organisasi NU, acara tersebut tidak mewakili NU.
"Bahwa acara ini bukan acara NU, tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi NU dan bukan representasi warga NU," katanya melalui pernyataan tertulis diterima Suara.com, hari ini.
Redim menyebut penggunaan logo NU dalam acara tersebut ilegal. Itu sebabnya akan ada konsekwensi hukum.
Menurut dia acara tersebut berpotensi memecah belah NU. GP Ansor DKI protes keras atas penggunaan lambang NU dan akan melakukan langkah lanjutan, baik hukum maupun nonhukum, kata dia.
"Tindakan itu semakin memperkeruh suasana, bersikap permusuhan n memecah belah. politik belah bambu ala penjajah," kata dia.
GP Ansor DKI, kata dia, siap mengawal sikap PWNU dan PBNU.
"Kami warga NU tersinggung atas tindakan Ahok dan tim. Dan acara tersebut semakin membuat warga NU tersinggung. Warga NU DKI tersinggung dan tetap mengecam keras perlakuan Ahok dan pengacaranya terhadap Rois Aam PBNU Ma’ruf Amin. Pernyataan Ahok dan pengacaranya menyakitkan dan menyinggung warga NU, karenanya warga NU sudah sewajarnya tidak mendukung orang yang telah membuat tersinggung warga NU," kata dia.
GP Ansor DKI, kata dia, akan mengamankan sikap PWNU DKI yang mendukung pernyataan tegas Ketua Umum Tanfidziah PBNU Said Agil Siradj bahwa Ahok bersalah dan masyarakat NU DKI tidak akan memilih Ahok.
"GP Ansor DKI akan melakukan gruduk ke Rumah Lembang (posko kampanye Ahok) guna meminta pertanggungjawaban kepada Ahok dan tim suksesnya terkait penghinaan pada ulama dan langkah-langkahnya yang terus merendahkan NU," kata dia.
Sebelumnya, Ahok sudah meminta maaf kepada Ma'ruf atas sikapnya di persidangan yang berlangsung pada Selasa (31/1/2017). Ma'ruf juga sudah memaafkan Ahok.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah